MUI Kembangkan Kawasan Industri Halal di NTB

Kementerian Perindustrian RI dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) berencana mengembangkan Kawasan Industri Halal (KIH).

TribunLombok.com/Sirtupillaili
IKON NTB: Masjid Hubbul Wathan, Islamic Center NTB menjadi ikon Lombok yang dijuluki Pulau Seribu Masjid. Foto ini diambil Maret 2017. 

Laporan Wartawan TribunLombok.com, Sirtupillaili

TRIBUNLOMBOK.COM, LOMBOK BARAT - Kementerian Perindustrian RI dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) berencana mengembangkan Kawasan Industri Halal (KIH).

Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) akan menjadi lokasi proyek percontohan.

KIH dikelola dengan konsep Gerakan Membangun Ekonomi Indonesia (Gerbang Esa).

Menanggapi hal itu, Gubernur Provinsi NTB Zulkieflimansyah mengatakan, potensi pasar muslim secara global cukup besar.

Baca juga: Gadis 12 Tahun Dicabuli Tetangga di Kamarnya, Pelaku Tak Berkutik Diciduk Polres Dompu 

Di Indonesia, khususnya NTB mayoritas  penduduknya muslim.

Sementara NTB memiliki program unggulan industrialisasi.

Dia berharap rencana tersebut benar-benar terwujud.

”Pastikan benar benar berjalan dan berbeda dari kawasan industri yang ada,” kata Zulkieflimansyah, di Hotel Jayakarta, Senggigi, Lombok Barat, Rabu (8/9/2021).

Ignatius Warsito, Direktur Perwilayahan Industri Kementerian Perindustrian mengatakan, selain menyongsong peluang dalam pasar ekonomi muslim global, NTB juga memiliki industrialisasi yang dapat mendukung wilayah Timur Indonesia.

Baca juga: Sempat Ditutup, Bandara Sumbawa Kembali Melayani Penumpang

Rencananya, KIH akan dibangun di Lemer, Sekotong, Lombok Barat atau di Tumpak, Lombok Tengah.

Dana yang disiapkan mencapai Rp 500 miliar.

Proyek tersebut rencananya akan dimulai tahun depan dalam  tiga tahap perencanaan.

Kepala Dinas Perindustrian NTB Nuryanti menjelaskan, KIH akan dibangun 2022 sampai 2023.

Sebelum itu, mereka melakukan pendalaman struktur industri untuk menemukan produk yang dapat didukung industri permesinan NTB.

Sementara itu, perwakilan MUI KH Nuruzzaman menjelaskan, kawasan industri ini jelas akan dikelola secara syariah.

Baca juga: Harga Tiket KM Egon ‘Mencekik’ Sopir Truk yang Telantar di Lembar, Polisi Cokok 2 Calo Tiket   

Dengan pembiayaan yang bersumber dari lembaga dana masyarakat.

Begitu pula sentra industri pendukung yang akan dibangun berbasis masjid dengan skema ekonomi modern.

Seperti penggunaan big data dan platform digital trade.

Teknologi dan sumber dayanya akan disediakan oleh MUI.

”Ini momentum untuk menyelamatkan ekonomi umat karena pandemi dan praktek kapitalisme global," sebut Nuruzzaman.

Gerbang Esa sendiri adalah gerakan kebangkitan ekonomi yang benar-benar menerapkan konsep Islam.

Konsep yang dapat diterima semua orang karena tidak menindas seperti kapitalisme.

“Syaratnya kita harus mau berubah dulu dan berkomitmen agar berkah sesuai petunjuk syariah yang benar," pungkasnya.

Berita terkini di NTB lainnya.

(*)

Sumber: Tribun Lombok
Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved