Breaking News:

Cegah Korupsi, Gubernur NTB Minta Jajaran Rajin Konsultasi ke KPK

Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) Zulkieflimansyah meminta para kepala OPD lingkup Pemprov NTB memaksimalkan koordinasi dengan KPK

TribunLombok.com/Sirtupillaili
PENCEGAHAN KORUPSI: Plh Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah V KPK RI Abdul Haris (tiga dari kiri), berbicara saat rakor pemberantasan korupsi terintegrasi di NTB, di kantor gubernur NTB, Rabu (21/4/2021). 

Laporan Wartawan TribunLombok.com, Sirtupillaili

TRIBUNLOMBOK.COM, MATARAM – Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) Zulkieflimansyah meminta para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemprov NTB memaksimalkan koordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Hal itu sangat penting untuk mencegah korupsi dan penyalahgunaan wewenang.

”Kita tentu berterima kasih atas kehadiran KPK yang terus-menerus melakukan pendampingan untuk mencegah korupsi,” kata Zulkieflimansyah, saat menerima Tim Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah V KPK RI, di kantor gubernur NTB, Rabu (21/4/2021).

Baca juga: KPK Soroti Persoalan Aset ‘Nganggur’ di NTB   

Baca juga: Tiga Rumah Satu Kios Hangus Terbakar di Desa Tolowata dan Nipa Bima

Rapat koordinasi itu membahas upaya pemberantasan korupsi terintegrasi di wilayah NTB.

Zulkieflimansyah menilai, rapat koordinasi memberikan manfaat bagi pimpinan serta aparat daerah.

Tonton Juga :

Melalui sosialisasi-sosialisasi, pemahaman kepada para kepala daerah di NTB dan ASN lebih baik, khususnya tentang pencegahan korupsi.

Baca juga: Pemprov NTB Bolehkan Mudik Lebaran Antar Kabupaten Kota di NTB

”Perangkat daerah bisa memilah apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan sesuai aturan perundang-undangan,” harapnya.

Dia bersyukur KPK melakukan supervisi ataupun pendampingan kepada Pemprov NTB.

“Bagi kami di NTB koordinasi yang dilakukan KPK hendaknya terus dilakukan,” katanya.

Bagi OPD yang mengalami kesulitan atau keragu-raguan melaksanaan program, hendaknya berkoordinasi dengan KPK.

Sementara itu, Sekda Provisi NTB Lalu Gita Ariadi mengatakan, kehadiran KPK bisa mendorong target capaian pencegahan korupsi di NTB lebih baik lagi.

”Koordinasi yang terjalin dengan baik akan menghasilkan harapan yang lebih baik pula,” katanya.

(*)

Sumber: Tribun Lombok
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved