Breaking News:

KPK Soroti Persoalan Aset ‘Nganggur’ di NTB   

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta pemerintah daerah di Nusa Tenggara Barat (NTB) meningkatkan komitmen mencegah korupsi.

TribunLombok.com/Sirtupillaili
PENCEGAHAN KORUPSI: Tim Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah V KPK dan tim Pemprov NTB, usai rapat koordinasi di kantor gubernur NTB, Rabu (21/4/2021). 

Laporan Wartawan TribunLombok.com, Sirtupillaili

TRIBUNLOMBOK.COM, MATARAMKomisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta pemerintah daerah di Nusa Tenggara Barat (NTB) meningkatkan komitmen mencegah korupsi.

Meski kinerja pencegahan korupsi NTB tergolong baik, dengan nilai rata-rata 76, diharapkan tahun 2021 kinerja bisa lebih ditingkatkan.

Hal itu disampaikan Plh Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah V KPK RI Abdul Haris, dalam rangka rakor pemberantasan korupsi terintegrasi di NTB, di kantor gubernur NTB, Rabu (21/4/2021). 

“Bagaimanapun masih banyak persoalan lebih serius harus ditangani agar penanganan dan pencegahan korupsi di NTB terus meningkat,” katanya, dalam pertemuan itu.

Haris menyebut, pengelolaan aset masih menjadi masalah yang harus diperbaiki.

Baca juga: Pemprov NTB Bolehkan Mudik Lebaran Antar Kabupaten Kota di NTB

Aset-aset Pemrov NTB yang tidak dikelola dengan baik diharapkan bisa seluruhnya disertifikasi dan dikelola untuk kepentingan daerah.

“Saya berharap di era kepemimpinan gubernur NTB saat ini masalah aset bisa ditangani dengan baik,” katanya.

KPK tetap membuka diri jika Pemprov NTB menemukan kendala dalam penanganannya.

Mereka tidak mau aset-aset potensial dibiarkan menganggur karena tidak dikelola dengan optimal.

Halaman
12
Sumber: Tribun Lombok
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved