Bertahun-tahun Sekaroh Ditelantarkan Investor, Pemprov NTB Dorong Percepatan Investasi 

Laporan Wartawan TribunLombok.com, Sirtupillaili

TRIBUNLOMBOK.COM, MATARAM - Tujuh tahun lebih setelah mengantongi izin, PT Eco Solution Lombok (ESL) tidak kunjung merealisasikan rencana investasi di kawasan hutan lindung Sekaroh, Lombok Timur.

Investor asal Swedia tersebut telah mengantongi izin sejak tahun 2013. 

Mereka mendapat Izin Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan (IUPJL) Pariwisata di atas lahan seluas 339 hektare. 

Penataan destinasi kawasan hutan itu termasuk kawasan laut. 

Baca juga: Rusia Tertarik Investasi Pariwisata di NTB, Lirik Skylift Rinjani, Tambora hingga Global Hub

Satu di antaranya pengelolaan destinasi Pantai Pink, sebuah pantai yang menjadi ikon pariwisata NTB. 

Tonton Juga :

Tapi sampai saat ini, perusahaan tersebut tidak kunjung merealisasikan rencana investasinya. 

Menyikapi kondisi itu, Pemerintah Provinsi NTB melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) NTB menggelar workshop percepatan penanganan investasi di Sekaroh, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, di Hotel Lombok Astoria, Senin (15/3/2021). 

Baca juga: Wisatawan Tiga Gili Lombok Utara Harus Patuhi Protokol Kesehatan

Dalam pertemuan itu, Sekretaris Daerah Provinsi NTB Lalu Gita Ariadi mengatakan, untuk mengatasi kendala-kendala di lapangan, harus ada solusi saling menguntungkan masyarakat dan investor. 

Kehadiran investor diharapkan memberi dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi warga di sekitar kawasan.

"Saya juga melihat pihak PT ESL dari awal memiliki keseriusan melakukan investasi di kawasan tersebut," kata Gita, saat membuka workshop tersebut. 

Gita menegaskan, segala permasalahan masyarakat dan investor harus diselesaikan dengan baik. 

Sesuai arah kebijakan daet dan hukum yang berlaku. 

"Baik itu kendala mekanisme pembebasan lahan, pengelolaan kawasan, dan kendala-kendala lain yang dihadapi di lapangan," katanya. 

Dengan demikian, investasi PT ESL segera direalisasikan untuk membangun perekonomian masyarakat di kawasan itu.

"Momentum workshop ini harus kita pastikan bahwa kendala di lapangan harus clean dan clear," ujarnya. 

Bila kendala diselesaikan, investasinya dapat berjalan dengan baik. 

Penataan di sekitar kawasan termasuk penataan pantai Pink juga akan segera dilakukan. 

Sementara itu, Kepala DPMPTSP Provinsi NTB Mohammad Rum mengatakan, jika kendala diselesaikan dengan baik, perekonomian di kawasan itu akan segera menggeliat. 

Pemprov dan pemerintah kabupaten memiliki komitmen, pengelolaan kawasan tersebut ditargetkan berjalan mulai Juni 2021.

"Kalau lahannya nanti sudah klir, progres awal yang kami minta dari pihak PT ESL rehabilitasi pantai Pink," katanya. 

Baru setelah itu pembangunan fisik seperti hotel, vila dan sebagainya. 

Rum menyebutkan, beberapa kendala yang dihadapi di lapangan.

Antara lain, masalah lahan, kebijakan MoU dengan pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten.

Pengelolaan kawasan perairan dan masalah keamanan di sekitar kawasan. 

Baca juga: Waspadai Potensi Bencana di Daerah Wisata, Pemprov NTB Gandeng A-PAD Indonesia

"Masalah-masalah itu  diskusikan dengan pihak terkait untuk menemukan solusi terbaiknya," katanya.

Ia juga menekankan, selama kegiatan investasi berjalan diharapkan tidak ada kegaduhan. 

Sebab, salah satu faktor utama dihadirkannya investasi di NTB adalah untuk memberi lapangan yang seluas-luasnya kepada masyarakat NTB. 

(*)