Breaking News:

Gibran Rakabuming Resmi jadi Wali Kota Solo, Intip Besar Gaji dan Tunjangan Tiap Bulan

Intip besaran gaji yang didapat Gibran Rakabuming Raka setelah resmi menjadi Wali Kota Solo, dan berapa tunjangan tiap bulannya?

(HO / TRIBUNNEWS.COM)
Gibran Rakabuming Raka kini resmi menjadi Wali Kota Solo seusai pengambilan sumpah di hadapan Gubernur Ganjar Pranowo - Intip besaran gaji yang didapat Gibran Rakabuming Raka setelah resmi menjadi Wali Kota Solo, dan berapa tunjangan tiap bulannya? 

TRIBUNLOMBOK.COM - Intip besaran gaji yang didapat Gibran Rakabuming Raka setelah resmi menjadi Wali Kota Solo, dan berapa tunjangan tiap bulannya?

Gibran Rakabuming Raka resmi diakui negara menjadi Wali Kota Solo seusai pengambilan sumpah di hadapan Gubernur Ganjar Pranowo. 

Pengambilan sumpah dilakukan di Grha Paripurna DPRD Kota Solo, Jumat (26/2/2021).

Dalam pengambilan sumpah tersebut, putra sulung Presiden Joko Widodo (Jokowi) tersebut didampingi waki wali kota, Teguh Prakosa. 

Gibran Rakabuming Raka kini resmi menjadi Wali Kota Solo seusai pengambilan sumpah di hadapan Gubernur Ganjar Pranowo.
Gibran Rakabuming Raka kini resmi menjadi Wali Kota Solo seusai pengambilan sumpah di hadapan Gubernur Ganjar Pranowo. (HO / TRIBUNNEWS.COM)

Baca juga: Harta Kekayaan Gibran dan Bobby Nasution yang Resmi jadi Wali Kota, Siapa Paling Kaya?

Baca juga: Intip Penampilan Gibran Kenakan Pakaian Dinas Wali Kota, Selvi Ananda Pilih Pakai Kebaya Jawa Merah

Pasca-dilantiknya Gibran Rakabuming, muncul pertanyaan: berapa gaji Wali Kota Solo?

Perlu diketahui, dulu wali kota dipilih oleh DPRD, namun seiring kebijakan pasca-reformasi dan otonomi daerah, kepala daerah dipilih langsung oleh rakyat setiap lima tahun sekali.

Besaran Gaji

Dikutip TribunSolo.com dari Kompas.com, Gaji wali kota diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 59 Tahun 2000 tentang Hak Keuangan/Administratif Kepala Daearh/Wakil Kepala Daerah/Dan Bekas Kepala Daerah/Bekas Wakil Kepala Daerah Serta Janda/Dudanya.

Hingga saat ini, belum ada perubahan atas PP yang mengatur gaji kepala daerah di tingkat kabupaten/kota tersebut. PP tersebut merupakan revisi dari PP Nomor 9 Tahun 1980.

Artinya, sejak era Presiden Abdrurrahman Wahid, belum ada kenaikan gaji pokok kepala daerah.

Halaman
1234
Editor: wulanndari
Sumber: Tribun Solo
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved