Minim Progres, Komisi VI Sebut Kinerja ITDC di KEK Mandalika Belum Memuaskan

Laporan wartawan Tribunlombok.com, Sirtupillaili

TRIBUNLOMBOK.COM, MATARAM - Anggota Komisi VI DPR RI Abdul Hakim Bafagih menilai progres pembangunan sirkuit dan aspek-aspek penunjangn masih minim di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika.

"Seharusnya progres pembangunan segala aspek penunjang tersebut berjalan seperti yang diharapkan," kata Abdul Hakim Bafagih di restoran Taliwang H Moerad, Selasa (20/10/2020).

Hal itu ia sampaikan setelah rombongan Komisi VI DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB), Senin (19/10/2020).

Baca juga: Internet Tiga Gili dan Sirkuit MotoGP di Mandalika Bakal Ngebut

Baca juga: ITDC Hormati Rekomendasi Komnas HAM Terkait Sengketa Lahan di Pembangunan Sirkuit Mandalika

Ia melihat secara langsung persiapan dan perkembangan pembangunan Sirkuit MotoGP di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika.

Menurutnya, hingga saat ini progres pembangunan tidak sesuai dengan harapan.

Misalnya terkait kesiapan hotel dan penginapan bagi para tamu yang akan menonton ajang tersebut.

Tonton Juga:

"Event ini diperkirakan akan dihadiri 300 ribu wisatawan seperti yang disampaikan Dirut ITDC, Abdulbar M Mansoer," katanya.

Selain kamar penginapan yang masih minim, Hakim juga melihat minimnya progres pembangunan Pullman Hotel milik ITDC.

"Pembangunan Pullman Hotel ini sangat lambat," katanya.

Padahal, peletakan batu pertama telah dimulai tahun 2016 dengan anggaran Rp 658 miliar.

Hingga saat ini pembangunannya belum juga selesai.

Kritik ITDC

Tidak hanya Pullman, ia juga menyoroti pembangunan hotel lain yang sudah dikerjasamakan ITDC dengan penandatangan LUDA tahun 2016, 2017 dan 2018.

Antara lain hotel Royal Tulip, Paramount, Golden Tulip, Marriot, Aloft Hotel, Mandalika Beach Club, Marta Hotel, Grand Aston, Cocomart, dan Laza Hotel.

"Tidak ada yang selesai, hanya pembangunan SPBU dan Sea Water Reverse Osmosi SWRO (untuk air) aja," ungkap ketua kelompok fraksi PAN DPR RI ini.

Dengan kondisi itu, mempertanyakan bagaimana peran ITDC selama ini dalam menuntaskan masalah penunjang KEK Mandalika.

Tidak hanya itu, serapan tenaga kerja juga sangat minim.

Baca juga: Ini Tiga Temuan Komnas HAM Soal Sengkata di Lahan Sirkuit MotoGP Mandalika

Dengan investasi besar, ditargetkan Mandalika akan menyerap 587 ribu orang dan pendapatan Rp 40 triliun sampai 2025.

"Bagaimana langkah ITDC menyelesaikan persoalan ini juga menjadi sorotan anggota komisi VI," katanya.

Pemprov Adem Ayem

Melihat perkembangan yang terjadi, Hakim menyoroti kinerja pemerintah provinsi yang terkesan adem ayem menyikapi segala permasalah di KEK Mandalika.

"Seharusnya, sebelum ajang ini digelar dan dikenalkan ke dunia," katanya.

Namun sampai saat ini tidak ada informasi, seperti informasi seputar MotoGP Mandalika.

Pemprov seharusnya membuat sarana pendukung. Mengumpulkan elemen masyarakat agar terlibat di MotoGP.

"Sehingga semua merasa memiliki, dan pra event bisa memperkuat branding Lombok Sumbawa di mata dunia," harapnya.

Dari sisi UMKM, ia juga menyoroti BUMN Sarinah yang bergerak di bidang ritel dan perdagangan.

Sarinah harus mengakomodir UMKM seperti pendampingan produk UMKM agar bisa menjadi merchendise resmi MotoGP.

"Atau mengisi outlet di salah satu zona komersial di sirkuit MotoGP," sarannya.

Seperti disebut Gubernur NTB H Zulkieflimansyah, ada 5.000 UMKM yang membutuhkan pendampingan.

"Sudah semestinya ini menjadi perhatian dari BUMN Sarinah," harap politisi PAN itu.

Permasalahan lainnya yaitu soal tenaga kerja atau SDM.

Baca juga: Sirkuit Mandalika Mulai Masuki Fase Pengaspalan, 4.000 Tiket untuk MotoGP Sudah Terjual

Kementerian hanya memiliki calon tenaga kerja baru di bidang pariwisata dari Sekolah Politeknik Pariwisata (Poltekpar).

Seharusnya, saat ini pemerintah mulai berpikir bagaimana caranya mendatangkan tenaga kerja, sebab ajang ini akan terselenggara satu tahun lagi.

Demikian pula kesiapan masakapai Garuda Indonesia dalam mendukung MotoGP.

"Apakah akan mempersiapkan maskapai tambahan. Jika iya, apakah terminal cukup, dan apakah ada rencana agar lapangan udara selaparang digunakan untuk lapangan support MotoGP?" ujar dewan dari daerah pemilihan Jawa Timur 8 ini.

Terpisah, hingga berita ini ditulis, VP Corporate Secretary ITDC Miranti Nasti Rendranti yang dikonfirmasi belum memberikan keterangan terkait persoalan tersebut.

(*)