Dana Transfer Daerah Dipangkas, Wali Kota Mataram Pastikan Pelayanan Kesehatan Tak Terdampak

Laporan Wartawan TribunLombok.com, Ahmad Wawan Sugandika

TRIBUNLOMBOK.COM, KOTA MATARAM - Pemerintah Kota Mataram saat ini terkena dampak pemotongan dana Transfer ke Daerah (TKD) yang cukup signifikan, senilai Rp270 miliar atau sekitar 18 persen.

Kondisi tersebut membuat APBD Kota Mataram juga mengalami penurunan pada tahun 2025 ini, yang semula mencapai Rp1,1 triliun menjadi sekira Rp900 miliar.

Wali Kota Mataram, Mohan Roliskana mengatakan, pemotongan TKD ini sangat mempengaruhi seluruh daerah di Indonesia, bukan hanya saja Kota Mataram.

“Untuk itu, mau tidak mau kita pemerintah daerah harus menggunakan fiskal secara rasional dan efisien,” ucap Mohan saat ditemui TribunLimbok.com, Jumat (10/9/2025).

Dikatakannya, saat ini, sebagian besar anggaran daerah terserap untuk belanja pegawai, sehingga ruang fiskal untuk pembangunan infrastruktur dan program lain menjadi sangat terbatas.

Melihat hal tersebut, Mohan juga akan membahas lebih rinci bagaimana pengerjaan sejumlah rencana pembangunan, khususnya infrastruktur.

“Fokus utama saat ini adalah melanjutkan pembangunan yang sudah berjalan dan menyelesaikan proyek-proyek strategis seperti pembukaan jalan baru untuk mengurai kemacetan di Pagutan,” kata Mohan.

Meskipun ada keterbatasan anggaran, Mohan menegaskan, pelayanan dasar seperti kesehatan, pendidikan, utilitas (lampu jalan), dan pengelolaan sampah tetap harus berjalan dan menjadi prioritas utama.

Baca juga: Mohan Roliskana Terang-Terangan Ajak Bupati KSB Gabung Partai Golkar

Ditambahkannya, hingga saat ini belum ada komunikasi atau diskusi antara pemerintah daerah dengan kementerian legislatuf dalam hal ini DPRD Kota Mataram terkait mengenai penyesuaian kebijakan dan dampaknya di daerah.

Dia juga berencana, akan mengatur eaktu untuk melakukan pembahasan lanjutan, agar program yang telah disusun berjalan sebagaimana mestinya.

Mohan memastikan, dengan pemotingan TKD ini daerah dirasa penting untuk adaptasi terhadap kebijakan pusat dan fokus pada pelaksanaan program-program yang sudah direncanakan sejak awal.

“Kita saat ini fokus dulu ke program yang sudah dirancang sejak awal, baik yang bersifat lanjutan maupun yang sempat tertunda,” demikian Mohan.

Sebelumnya, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Mataram, Lalu Alwan Basri menyebutkan, dengan terjadinya pemotongan TKD ini, saat ini Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi satu harapan agar APBD Kota Mataram tetap stabil. Di mana target PAD Kota Mataram sekira Rp600 miliar.

"APBD kita ditambah PAD sekitar Rp631 miliar, jika di tambah dengan dana TKD APBD Kota Mataram berjumlah Rp1,5 triliun," ungkap Alawan.

Alwan berharap, pemotongan yang terjadi pada dana TKD ini dikembalikan ke daerah dalam bentuk program pusat yang lain. Seperti proyek pengadaan jalan, jembatan, dan lainnya.

“Mudahan dana transfer ini di kembalikan tapi mungkin dengan kegiatan yang lain seperti proyek jalan dan jembatan, itu proyek pusat dan mudahan ini kita belum tau skema pusat seperti apa,” kata Alwan.

Disamping itu Alwan meyakini, jika pemotongan dana TKD ini akan kembali dalam bentuk program non fisik yang lain, diantaranya yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat seperti pembagian beras, minyak dan lain sebagainya.

“Ini kan bagian program nasional. Ya kita maklumi dan kita harapkan program nasional masuk ke Kota Mataram dalam kegiatan fisik dan non fisik,” pungkasnya.Diketahui, Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa membuat kebijakan baru yakni adanya pemotongan dana transfer ke daerah (TKD).

Dikutip dari TribunNews.com, pemotongan TKD ini dikarenakan ekonomi sedang mengalami perlambatan beberapa waktu ke belakang.

Kondisi tersebut berdampak pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Menurutnya, ekonomi melambat selama sembilan bulan pertama 2025.

"Jadi kalau diminta (TKD tak dipotong) sekarang, pasti saya enggak bisa," kata Purbaya Yudhi Sadewa.

Menkeu berjanji menambah TKD pada tahun depan jika ada peningkatan ekonomi nasional.

(*)