Hari Ini Aliansi Mahasiswa dan Rakyat NTB Gelar Demo di DPRD, Soroti Gaji DPR hingga Tambang Ilegal

Laporan Wartawan TribunLombok.com, Robby Firmansyah

TRIBUNLOMBOK.COM, MATARAM - Aliansi mahasiswa dan rakyat Nusa Tenggara Barat (NTB), akan menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) NTB, Rabu (27/8/2025). 

Koordinator Umum (Kordum) Muhammad Yoga Al-Hamid menyampaikan, dalam aksi tersebut akan disampaikan beberapa tuntutan terkait dengan kondisi negara dan daerah saat ini. 

Yoga mengatakan, tuntutan yang akan disampaikan terkait Pembahasan Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) yang dinilai pembahasannya terburu-buru.

"Menurut kajian kami RKUHAP ini dibahas secara terburu-buru, serta minimnya pelibatan publik di dalamnya. Kemudian ada beberapa pasal yang bermasalah," kata Yoga. 

Kemudian pihkanya meminta agar pemerintah melakukan evaluasi terhadap program makan bergizi gratis (MBG), karena dianggap belum optimal dalam pelaksanaannya. 

Sekjend Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Mataram ini juga mengatakan, dalam aksi meminta untuk membatalkan kenaikan tunjangan DPR yang nilainya setara Rp3 juta per hari. 

"Sementara ini kita lihat gaji guru dan dosen tidak pernah ditingkatkan untuk tunjangan gajinya, oleh karena itu kami meminta untuk meningkatkan tunjangan guru dan dosen serta pendidikan gratis," kata Yoga.

Persoalan tambang ilegal tak luput dari tuntutan para mahasiswa ini, mereka meminta agar pemerintah menghentikan segala aktivitas tambang ilegal yang merusak lingkungan. 

Baca juga: Aktivis Lingkungan Gelar Aksi Demo Tolak Proyek Seaplane dan Glamping di Kawasan TNGR

Mereka juga menuntut agar pemerintah tidak melanjutkan rencana pembentukan glamping dan seaplane di Gunung Rinjani. 

"Kami sempat aksi dengan teman-teman pencinta alam, bahwa Rinjani ini semakin kedepan semakin dijadikan ladang bisnis," kata Yoga. 

Selain itu juga mereka menuntut agar pemerintah membatalkan kenaikan pajak bumi dan bangunan (PBB).

(*)