KAI NTB Lantik 34 Advokat dan Kukuhkan DPC 10 Kabupaten/Kota

Ringkasan Berita:

•  Advokat perlu memilliki integritas, peningkatan kapasitas, serta pemahaman lintas disiplin.
• Advokat tidak cukup hanya menguasai ilmu hukum, tetapi juga harus memahami problematika sosial, manajemen, budaya, hingga aspek teknis.

TRIBUNLOMBOK.COM, MATARAM – Kongres Advokat Indonesia (KAI) Nusa Tenggara Barat (NTB) menggelar pengangkatan advokat sekaligus pengukuhan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) KAI se-NTB di Hotel Lombok Raya, Mataram, Sabtu (27/12/2025).

Acara dihadiri Presidium DPP KAI, Adv. Dr. KP. H. Heru S. Notonegoro, SH., MH., CIL., CRA., bersama sejumlah pengurus pusat KAI. 

Sebanyak 34 calon advokat resmi dilantik yang berasal dari NTB hingga Kalimantan Selatan.

Presidium DPP KAI, Adv. Dr. KP. H. Heru S. Notonegoro, menilai pengangkatan advokat di NTB sebagai salah satu yang terbaik di Indonesia. 

Ia mengapresiasi soliditas KAI NTB meskipun menghadapi berbagai dinamika internal.

“Standar seperti ini tidak boleh berubah. Advokat KAI tidak boleh menyakiti rekan sejawat, karena yang kita jaga adalah persaudaraan. Profesi ini membutuhkan sinergi, dari lingkungan terkecil hingga terbesar,” tegasnya.

Baca juga: DPD KAI NTB Gandeng FHISIP Unram Gelar PKPA, Diikuti 18 Peserta

Heru menekankan pentingnya integritas, peningkatan kapasitas, serta pemahaman lintas disiplin bagi advokat. 

Menurutnya, advokat tidak cukup hanya menguasai ilmu hukum, tetapi juga harus memahami problematika sosial, manajemen, budaya, hingga aspek teknis yang berkaitan dengan perkara yang ditangani.

“Jika ada masyarakat yang tertindas, maka advokat KAI harus mengutamakan kepentingan masyarakat dan mengesampingkan uang,” pungkasnya.  

Momentum Bersejarah

Ketua Presidium DPD KAI NTB, Adv. Oke Wiradarme, SH., CIL., CTA., menyampaikan bahwa para calon advokat tidak keliru memilih KAI sebagai wadah profesi.

“KAI adalah organisasi yang sangat visioner. Jauh sebelum pengadilan meluncurkan e-court, KAI sudah meluncurkan e-lawyer. Bahkan gagasan satu desa satu lawyer telah lama dicetuskan KAI, yang kini selaras dengan program satu desa satu Posbakum yang diluncurkan Presiden Prabowo,” katanya.

Oke menyampaikan komitmen Presidium DPD KAI NTB untuk membangun komunikasi dengan seluruh instansi di NTB, khususnya Pemerintah Provinsi NTB. 

Ia menambahkan, untuk pertama kalinya dalam sejarah, DPD KAI NTB memiliki kantor sendiri yang berdiri terpisah dan tidak menumpang pada kantor ketua atau presidium.

“Ini adalah pondasi dasar kelembagaan yang kami bangun. Selain itu, kami juga sedang meluncurkan dana abadi sebagai bentuk kepedulian dan kebersamaan anggota,” ujarnya.

Menurut Oke, pengukuhan seluruh DPC KAI se-NTB pada hari tersebut juga menjadi momentum bersejarah karena sebelumnya DPC yang berjalan secara de jure dan de facto hanya Lombok Timur.