Tangani Kemiskinan Ekstrem, Gubernur NTB Luncurkan Program Desa Berdaya

TRIBUNLOMBOK.COM, MATARAM - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) di bawah kepemimpinan Gubernur Lalu Muhamad Iqbal meluncurkan program Desa Berdaya.

Program ini sebagai upaya serius memperkuat fondasi pembangunan dari tingkat desa. 

Program ini sekaligus untuk mengentaskan kemiskinan ekstrem di 106 desa NTB yang telah teridentifikasi.

Selain itu, program Desa Berdaya dirancang untuk mengoptimalkan potensi desa sekaligus menuntaskan berbagai persoalan mendasar lainnya seperti stunting, krisis air bersih, dan masalah sampah melalui kolaborasi lintas sektor.

Sinergi Lintas Sektor

lihat foto

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa dan Kependudukan Catatan Sipil (DPMPD Dukcapil) NTB, Lalu Hamdi, menyatakan program ini menjadi landasan pembangunan desa yang berkelanjutan dengan mengusung lima prinsip utama.

“Desa Berdaya mengusung prinsip Transformasi, Inovasi, Graduasi, Kolaborasi, dan Orkestrasi," ujar Hamdi, Selasa (7/10/2025).

Baca juga: Desa Berdaya, Jalan Sunyi Penanggulangan Kemiskinan dari Akar

Ia menambahkan, dalam kolaborasi ini, pemerintah akan bertindak sebagai dirigen atau orkestra. 

"Pemerintah bertindak sebagai orkestra yang menyinergikan semua pihak, mulai dari pemerintah, masyarakat, akademisi, dan sektor swasta. Ini untuk bergerak bersama membangun desa,” jelasnya.

Implementasi Bertahap

Di tempat terpisah, Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi NTB, Lalu Mohammad Faozal, menegaskan bahwa desa-desa yang menjadi kantong kemiskinan ekstrem akan menjadi fokus utama pemerintahan Iqbal-Dinda selama lima tahun ke depan.

"Kita ingin memberikan perhatian lebih kepada 106 desa ini," kata Faozal.

Untuk mencapai target tersebut, pemerintah akan menggandeng pihak swasta sebagai mitra strategis. 

"Salah satunya dengan menggandeng PT Sampoerna untuk menyelesaikan kemiskinan ekstrem ini," tambahnya, usai membuka acara pelatihan bertema "Sinergi NTB Makmur Mendunia" di Swissbel Lombok, Senin (6/10/2025).

Sebagai langkah awal, program Desa Berdaya akan diimplementasikan secara bertahap. 

Intervensi akan dimulai pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan tahun 2025 dengan menyasar 40 desa pertama.

Rekrut pendamping desa

Guna memastikan pelaksanaan program Desa Berdaya berjalan efektif, Pemprov NTB saat ini tengah membuka rekrutmen pendamping Desa Berdaya. Pendaftaran dibuka mulai 4 hingga 10 Oktober 2025.

Setidaknya ada 10 syarat menjadi pendamping Desa Berdaya Pemprov NTB, yakni:

1. Sehat jasmani dan rohani
2. Pendidikan minimal D3/S1
3. Diutamakan berdomisili di desa/kelurahan
4. Diutamakan bagi yang berpengalaman minimal 2 tahun bidang pendampingan desa
5. Komunikatif dan mampu bekerja dalam tim
6. Bersedia mengikuti pelatihan dan penugasan
7. Bekerja keras dan berkomitmen untuk memajukan desa/kelurahan dalam penanganan kemiskinan
8. Tidak sedang berkontrak dengan pihak lain
9. Mampu mengoperasikan computer, minimal Microsoft office
10. Memiliki perangkat kerja (smartphone dan kendaraan bermotor)