Pemutihan Pajak Kendaraan NTB 2026, Bebas Denda Keterlambatan, Keringanan Tunggakan

Ringkasan Berita:

• Ada tiga paket diskon utama PKB NTB yang memiliki target dan masa berlaku (timeline) berbeda. 
• Total potensi dana segar yang dibidik mencapai lebih dari Rp148 miliar demi menjaga kesehatan APBD NTB.

TRIBUNLOMBOK.COM - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Pemprov NTB) menggulirkan program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) tahun 2026 mulai Senin, 15 Juni 2026. 

Kebijakan strategis yang tertuang dalam Peraturan Gubernur (Pergub) NTB Nomor 6 Tahun 2026 ini dirilis di bawah kepemimpinan Gubernur Lalu Muhamad Iqbal dan Wakil Gubernur Indah Dhamayanti Putri.

Pemutihan tahun ini menjadi instrumen Bapenda NTB untuk mengamankan stabilitas fiskal daerah di tengah hantaman pemangkasan anggaran dari pemerintah pusat. 

Bagi masyarakat, ini adalah momentum langka untuk melegalkan kendaraan dengan biaya super miring.

Baca juga: Pemprov NTB Hapus Denda PKB dan Putihkan Tunggakan di Atas Lima Tahun

Tiga Poin Diskon Pajak PKB NTB 2026

Plt Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi NTB, Baiq Nelly Yuniarti, menegaskan ada tiga paket diskon utama yang memiliki target dan masa berlaku (timeline) berbeda. 

1. Bebas Denda Keterlambatan 100 persen (Sanksi PKB)

Fasilitas: Seluruh denda akibat keterlambatan membayar pajak kendaraan dihapuskan total tanpa syarat. Wajib pajak cukup membayar pokok pajaknya saja.

Masa Berlaku: 15 Juni s.d 30 September 2026.

2. Keringanan Tunggakan (Diskon Pokok Masa Lalu)

Fasilitas: Penghapusan pokok pajak sebesar 100 % khusus untuk tunggakan di atas 5 tahun, yaitu untuk pokok pajak tahun produksi 2020 ke bawah.

Masa Berlaku: 15 Juni s.d 30 September 2026.

3. Diskon Pajak 50 % & Bebas Denda untuk Mutasi Masuk (Plat Luar Daerah)

Fasilitas: Diskon pokok pajak sebesar 50 % untuk tahun pertama bagi kendaraan luar daerah yang balik nama ke plat Provinsi NTB (DR dan EA), plus pembebasan denda mutasi.

Masa Berlaku Panjang: 15 Juni s.d 19 Desember 2026.

Wajib Balik Nama

Bapenda NTB kini memiliki payung hukum yang lebih galak lewat revisi baru Peraturan Daerah (Perda) tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD). 

Aturan baru ini mematok tenggat waktu yang ketat bagi kendaraan pendatang.

Regulasi Wajib: Seluruh kendaraan bermotor dengan plat nomor luar daerah yang beroperasi di wilayah NTB, maksimal dalam waktu 3 (tiga) bulan wajib melakukan balik nama menjadi plat DR atau EA. 

Jika abai, kendaraan tersebut terancam sanksi administratif dan operasional di jalan raya.