Sekda NTB Tegaskan KDKMP Jadi Gerakan Bersama, Bukan Hanya Urusan Dinas Koperasi

Ringkasan Berita:

• Sekda NTB, Abul Chair, membuka Rakor percepatan operasionalisasi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) dan menegaskan bahwa pengembangan koperasi adalah tanggung jawab seluruh perangkat daerah, bukan hanya Dinas Koperasi.
• KDKMP diposisikan sebagai penggerak ekonomi desa untuk mendukung pengentasan kemiskinan, stunting, dan penguatan ekonomi masyarakat melalui program Desa Berdaya.

TRIBUNLOBMOK.COM, MATARAM - Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Abul Chair, secara resmi membuka Rapat Koordinasi Perencanaan Program dan Kegiatan Strategi Percepatan Operasionalisasi Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih (KDKMP) Tingkat Provinsi NTB Tahun 2026, di Mataram, Rabu (10/6/2026).

Rapat ini bertujuan untuk memantapkan sinergi dan menyamakan persepsi antar-pemangku kepentingan dalam mempercepat tahapan operasionalisasi KDKMP di wilayah NTB.

Dalam sambutannya, Sekda NTB menekankan bahwa koperasi bukan sekadar program pemerintah, melainkan sebuah gerakan rakyat untuk menghadirkan keadilan ekonomi yang tumbuh dari desa.

Oleh karena itu, ia meminta seluruh perangkat daerah lintas sektor untuk terlibat aktif dan tidak membebankan urusan pengembangan koperasi kepada Dinas Koperasi dan UKM semata.

Ia mengajak seluruh perangkat daerah melalui kepala dinas koperasi dan instansi terkait agar tidak melihat KDKMP ini sebagai urusan Dinas Koperasi saja, melainkan menjadi urusan bersama sebagai sebuah amanah. Ia juga menambahkan bahwa membangun koperasi sejatinya adalah langkah nyata dalam membangun ekosistem ekonomi rakyat.

Pada kesempatan tersebut, Sekda juga mengingatkan jajarannya agar bekerja secara luar biasa dan responsif terhadap target waktu demi mengentaskan kemiskinan dan stunting di NTB. Ia mewanti-wanti agar aparatur pemerintahan tidak terjebak dalam "penyakit tahu-tahu", yaitu sebuah kondisi kelalaian di mana waktu dan jabatan berlalu begitu saja tanpa ada kontribusi nyata bagi masyarakat.

Dengan tegas, ia berpesan agar para pejabat takut meninggalkan dunia ini dalam keadaan meninggalkan generasi yang lemah, serta takut meninggalkan jabatan sementara masalah kemiskinan, stunting, dan buta aksara masih membayangi masyarakat.

"Takutlah meninggalkan dunia ini dalam keadaan masih meninggalkan generasi-generasi lemah. Takutlah  meninggalkan jabatan-jabatan kalian sementara masih ada kemiskinan, sementara masih ada stunting, sementara masih ada yang belum bisa baca tulis," tegasnya.

Lebih lanjut, Abul Chair menjelaskan bahwa gagasan besar KDKMP ini linier dengan agenda besar Pemerintah Provinsi NTB melalui program Desa Berdaya. Menurutnya, tolok ukur keberhasilan koperasi tidak boleh hanya dilihat dari aspek seremonial atau kuantitas papan nama semata, melainkan dari seberapa besar perputaran ekonomi yang dirasakan langsung oleh petani, nelayan, dan pelaku UMKM di tingkat desa.

Sebelumnya, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi NTB, Wirawan, dalam laporannya menyampaikan capaian progresif perkembangan koperasi di NTB. Dari total 1.166 KDKMP yang terbentuk di NTB, sebanyak 1.044 koperasi telah berhasil melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT).

Capaian ini melampaui target yang ditetapkan pemerintah pusat untuk tahun 2026, yang mana minimal hanya 70 persen KDKMP yang diwajibkan melaksanakan RAT. Dalam laporan tersebut, Wirawan juga memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Kota Mataram dan Kota Bima yang telah mencapai target pelaksanaan RAT hingga 100 persen.

Wirawan memaparkan bahwa rakor ini mengundang berbagai pihak secara komprehensif guna membahas langkah percepatan dari segala aspek, termasuk pemanfaatan potensi desa, digitalisasi sistem manajemen melalui Sistem Informasi Koperasi Desa (Simkopdes), hingga kebijakan pengelolaan gerai fisik. Khusus untuk tata kelola usaha, pada dua tahun pertama operasionalisasinya, otoritas gerai KDKMP akan dikelola secara profesional berkolaborasi dengan PT Agrinas.

Rapat koordinasi strategis ini turut dihadiri oleh jajaran Kepala Dinas Koperasi Kabupaten/Kota se-NTB, Danrem 162/Wira Bhakti yang diwakili oleh Kepala Seksi Teritorial (Kasiter) Kolonel Inf. Agung Wahyu Bambang Kurniawan, perwakilan kementerian, tim ahli, serta unsur perbankan dan dunia usaha.