Buka Bimtek BOSP, Sekda NTB Ingatkan Kepsek Tidak Toleransi Penyimpangan Anggaran

Ringkasan Berita:

• Sekda NTB, Abul Chair, membuka Bimtek pengelolaan Dana BOSP, laporan keuangan, dan pencegahan gratifikasi untuk SMA, SMK, dan SLB guna memperkuat tata kelola pendidikan yang transparan, akuntabel, dan berintegritas.
• Sekda menekankan pentingnya pengelolaan Dana BOSP sesuai aturan, peningkatan transparansi, optimalisasi pemanfaatan dana untuk mutu pendidikan, peningkatan kompetensi pengelola keuangan, serta menjadikan integritas sebagai fondasi utama.

TRIBUNLOMBOK.COM, MATARAM - Sekretaris Daerah Provinsi NTB, Abul Chair, membuka kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Pembinaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP), Laporan Keuangan, dan Pemberantasan Gratifikasi bagi SMA, SMK, dan SLB se-Pulau Lombok Tahun 2026 di Mataram, Senin (8/6/2026).

Kegiatan yang diselenggarakan Inspektorat Provinsi NTB tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat tata kelola keuangan pendidikan yang transparan, akuntabel, efektif, dan berintegritas di lingkungan satuan pendidikan.

Dalam sambutannya, Sekda NTB menyampaikan apresiasi kepada Inspektur Inspektorat Provinsi NTB atas inisiasi pelaksanaan kegiatan strategis tersebut.

Menurutnya, dana BOSP merupakan instrumen penting dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas sehingga harus dikelola secara profesional dan dapat dipertanggungjawabkan.

“Dana BOSP merupakan amanah negara yang harus dikelola secara profesional, tepat sasaran, tepat manfaat, dan dapat dipertanggungjawabkan. Kepala sekolah dan bendahara memiliki peran yang sangat strategis sebagai ujung tombak pengelolaan dana bantuan ini di satuan pendidikan,” ujarnya.

Ia menegaskan, kemampuan dalam merencanakan, melaksanakan, membukukan, melaporkan, hingga mempertanggungjawabkan penggunaan dana BOSP menjadi faktor penting dalam mewujudkan tata kelola keuangan pendidikan yang baik.

Pemerintah Provinsi NTB, lanjut Sekda, terus berkomitmen meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui sektor pendidikan. Untuk mewujudkan cita-cita tersebut, dibutuhkan tata kelola pendidikan yang bersih, transparan, dan bebas dari praktik penyimpangan.

Pada kesempatan itu, Sekda menekankan lima hal penting kepada seluruh kepala sekolah dan bendahara:

1. Melaksanakan pengelolaan dana BOSP sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Membangun budaya transparansi dan akuntabilitas dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan, termasuk komite sekolah dan masyarakat.
3. Memanfaatkan dana BOSP secara optimal untuk mendukung peningkatan mutu layanan pendidikan dan kebutuhan peserta didik.
4. Meningkatkan kompetensi pengelola keuangan sekolah agar mampu mengikuti perkembangan regulasi dan sistem pelaporan yang terus berkembang.
5. Menjadikan integritas sebagai fondasi utama dalam setiap proses pengelolaan keuangan.

“Kepercayaan publik terhadap dunia pendidikan harus kita jaga bersama. Integritas harus menjadi fondasi utama dalam setiap proses pengelolaan keuangan,” tegasnya.

Menutup arahannya, Sekda mengingatkan seluruh peserta untuk tidak mentoleransi berbagai bentuk penyimpangan dan berani mengambil tindakan sesuai kewenangan yang dimiliki.

“Ketika kita melihat sesuatu yang tidak ideal di sekitar kita, maka ubahlah dengan kewenangan yang kita miliki. Kita diberi kekuasaan dan kewenangan untuk meluruskan hal-hal yang bengkok. Bukan untuk kekerasan, tetapi untuk memperbaiki dan menjaga amanah,” pesannya.

Sementara itu, Sekretaris Inspektorat Provinsi NTB, Hj. Farida Rami, selaku Ketua Panitia menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari penguatan tata kelola pendidikan melalui peningkatan pemahaman terhadap regulasi pengelolaan dana pendidikan, penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan yang sesuai ketentuan, serta penguatan budaya integritas dalam pencegahan gratifikasi.

“Kegiatan ini bertujuan meningkatkan pemahaman peserta mengenai kebijakan dan pengelolaan Dana BOSP, meningkatkan kemampuan penyusunan laporan keuangan yang akuntabel, meningkatkan pemahaman tentang pengendalian gratifikasi, menyamakan persepsi dalam pengelolaan keuangan sekolah, serta meminimalkan potensi kesalahan administrasi dan penyimpangan,” jelasnya.

Farida menambahkan, kegiatan Bimtek diikuti oleh 273 kepala sekolah dan bendahara BOSP SMA, SMK, dan SLB se-NTB yang dilaksanakan di tiga lokasi, yakni satu lokasi di Pulau Lombok dan dua lokasi di Pulau Sumbawa. Selain Bimtek, kegiatan juga dirangkaikan dengan monitoring dan evaluasi penggunaan Dana BOSP Semester I Tahun 2026.

Melalui kegiatan ini, Pemerintah Provinsi NTB berharap pengelolaan Dana BOSP di seluruh satuan pendidikan semakin akuntabel, transparan, dan berintegritas sehingga mampu mendukung peningkatan kualitas layanan pendidikan serta mewujudkan sumber daya manusia NTB yang unggul menuju NTB Makmur Mendunia.