Tanpa Petahana, Pilkada 2029 di Tiga Daerah NTB Diprediksi Sengit

Ringkasan Berita:

• Mi6 menilai Pilkada Serentak 2029 akan menjadi momentum regenerasi politik di NTB karena sejumlah kepala daerah telah mencapai batas masa jabatan.

• Figur baru dinilai memiliki peluang besar muncul, namun harus mulai membangun kepercayaan publik dan kerja politik sejak sekarang.

TRIBUNLOMBOK.COM, MATARAM -  Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2029 diprediksi menjadi ajang politik yang berlangsung lebih kompetitif di Nusa Tenggara Barat (NTB).

Sejumlah daerah di Pulau Lombok akan menghadapi pergantian kepemimpinan karena kepala daerah yang menjabat saat ini telah memasuki batas maksimal masa jabatan.

Kabupaten Lombok Tengah, Kota Mataram, dan Kabupaten Lombok Utara menjadi tiga daerah yang dipastikan tidak lagi diikuti petahana. Kondisi tersebut dinilai membuka peluang lebih besar bagi munculnya figur-figur baru dalam kontestasi politik daerah.

Direktur Lembaga Kajian Sosial dan Politik Mi6, Bambang Mei Finarwanto, menilai kondisi tersebut akan membuka ruang yang lebih luas bagi lahirnya figur-figur baru dalam peta politik NTB.

"Ketika figur petahana tidak bisa maju lagi, ruang politik menjadi lebih terbuka. Ini peluang bagi tokoh-tokoh baru untuk tampil," ujar Bambang Mei Finarwanto yang akrab disapa Didu di Mataram, Selasa (9/6/2026).

Menurut Didu, politik NTB saat ini sedang memasuki fase regenerasi kepemimpinan yang tidak dapat dihindari. Pembatasan masa jabatan kepala daerah membuat munculnya generasi baru pemimpin menjadi sebuah keniscayaan.

Ia menilai Pilkada 2029 tidak lagi semata-mata ditentukan oleh siapa yang memiliki kekuasaan saat ini, melainkan siapa yang mampu membangun kepercayaan publik jauh sebelum tahapan pemilihan dimulai.

"Pertanyaannya bukan siapa yang populer hari ini, tetapi siapa yang sudah bekerja membangun kepercayaan publik sebelum tahapan pilkada dimulai," katanya.

Baca juga: Sosok Dewi Noviany, Eks Wabup Sumbawa Tersangka Kasus Masker, Gagal Terpilih di Pilkada 2024

Didu melihat sejumlah figur potensial mulai bermunculan di berbagai daerah, mulai dari wakil kepala daerah, anggota legislatif, birokrat, akademisi, pengusaha, tokoh agama hingga aktivis sosial. Namun, peluang tersebut harus diiringi dengan kerja politik yang konsisten.

Menurutnya, sisa waktu sekitar tiga tahun menuju Pilkada 2029 justru merupakan periode yang relatif singkat untuk membangun modal politik yang kuat.

"Kalau ada yang merasa tiga tahun masih lama, itu keliru. Dalam politik elektoral, tiga tahun itu pendek. Terutama untuk kandidat yang belum memiliki tingkat keterkenalan yang memadai," ujarnya.

Didu menilai masyarakat kini semakin kritis dalam menentukan pilihan politik. Pemilih tidak lagi mudah dipengaruhi hanya melalui kampanye sesaat menjelang pemungutan suara, melainkan lebih mempertimbangkan rekam jejak dan kedekatan kandidat dengan persoalan masyarakat.

"Orang memilih bukan hanya karena mengenal nama. Mereka memilih karena percaya. Dan kepercayaan tidak dibangun dalam semalam," katanya.

Ia mencontohkan sejumlah hasil pemilihan di NTB dalam beberapa tahun terakhir yang menunjukkan bahwa status petahana tidak lagi menjadi jaminan kemenangan. Menurutnya, masyarakat semakin berani melakukan evaluasi terhadap pemimpin yang dianggap tidak memenuhi harapan.