Tanggapi Demo PPS, DPRD NTB Dukung Moratorium DOB Dibuka

Ringkasan Berita:

• Saat ini bola dari pembentukan daerah otonom baru (DOB) berada di pemerintah pusat karena masih dimoratorium.
• Keputusan pemekaran daerah sepenuhnya ada di pemerintah pusat karena usulan PPS sudah sampai di DPR RI.

Laporan Wartawan TribunLombok.com, Robby Firmansyah 

TRIBUNLOMBOK.COM, MATARAM - Aksi demonstrasi yang dilakukan aliansi masyarakat untuk mendukung pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa (PPS) mendapat dukungan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Nusa Tenggara Barat (NTB).

Anggota DPRD NTB, Muhammad Aminurlah mengatakan saat ini bola dari pembentukan daerah otonom baru (DOB) berada di pemerintah pusat karena masih dimoratorium.

"Tetapi tetap kita mendukung suara itu. Bolanya di pemerintah pusat," kata Maman sapaan karibnya, Selasa (2/6/2026).

Ia mengatakan keputusan sepenuhnya ada di pemerintah pusat, usulan ini juga sudah sampai di DPR RI. 

Hanya saja tuntutan yang sudah berlangsung selama belasan tahun ini perlu memperhatikan kajian-kajian salah satunya terkait kondisi fiskal.

Baca juga: Massa Aksi Demo PPS Tagih Janji Kemendagri-Fahri Hamzah

Walau demikian, kata dia, apapun yang menjadi keinginan masyarakat tetap didukung dan dikawal wakil rakyat terlebih ia merupakan anggota dewan asal Pulau Sumbawa juga.

"Kita tetap mendorong, apalagi menjadi kajian maupun aspirasi daripada masyarakat pulau Sumbawa. Tetap kita mendukung," kata politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini.

Pada hari ini, Selasa (2/6/2026) ratusan masyarakat melakukan aksi di sejumlah titik di Pulau Sumbawa.

Unjuk rasa ini dalam rangka menuntut pemerintah buka mencabut moratorium DOB sehingga keinginan pembentukan PPS bisa terwujud.

Maman berharap aksi-aksi unjuk rasa tidak sampai menutup objek vital di Pulau Sumbawa sehingga tidak mengganggu masyarakat yang lain yang menggunakan fasilitas umum.

(*)