5 Poin Tuntutan Massa Aksi Demo PPS

Ringkasan Berita:

• Pulau Sumbawa memiliki kekayaan luar biasa mulai dari tambang, lahan pertanian subur, peternakan, potensi perikanan, hingga destinasi wisata.
• PPS merupakan suara kolektif masyarakat Pulau Sumbawa yang selama bertahun-tahun menunggu keadilan pembangunan.

TRIBUNLOMBOK.COM - Massa aksi unjuk rasa di pertigaan Komuter Telu di jalan menuju Pelabuhan Poto Tano, Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), Selasa (2/6/2026) mengajukan sejumlah tuntutan.

Massa menuntut terbentuknya Provinsi Pulau Sumbawa (PPS) dengan berbagai pertimbangan. 

Salah satu orator, Abu Bakar atau yang akrab disapa Beko, menegaskan bahwa perjuangan ini tidak akan padam sebelum cita-cita memiliki provinsi sendiri benar-benar terwujud.

Inti dari tuntutan itu dimulai dari fakta bahwa Pulau Sumbawa menyimpan kekayaan luar biasa mulai dari tambang, lahan pertanian subur, peternakan, potensi perikanan, hingga destinasi wisata yang belum tergarap maksimal. 

Baca juga: Massa Aksi Demo PPS Saling Dorong dengan Polisi

Namun di tengah semua itu, kemiskinan masih menjadi pemandangan sehari-hari di berbagai pelosok wilayah, dan akses terhadap layanan publik masih terasa jauh dan tidak merata.

"Negeri ini kaya raya, tetapi kemiskinan masih merajalela," ujar Beko, sapaan karibnya. 

Berikut ini selengkapnya poin orasi massa aksi demo PPS. 

1. Ketimpangan Pembangunan

Beko menjelaskan bahwa pembentukan provinsi baru bukan ambisi politik sempit, melainkan jawaban struktural atas ketimpangan yang sudah lama dibiarkan. 

Dengan provinsi sendiri, rentang kendali pemerintahan dinilai akan lebih efisien, anggaran pembangunan bisa difokuskan sesuai kebutuhan lokal, dan pelayanan publik tidak lagi harus menempuh jarak ratusan kilometer ke ibu kota provinsi.

2. Suara Kolektif Masyarakat

Beko menegaskan, aspirasi ini bukan milik segelintir elite atau kelompok kepentingan tertentu. 

Ia menyebutnya sebagai suara kolektif masyarakat Pulau Sumbawa yang selama bertahun-tahun menunggu keadilan pembangunan.

Aksi ini sekaligus menjadi pengingat keras bahwa moratorium pemekaran daerah yang masih berlaku tidak serta-merta memadamkan aspirasi daerah yang merasa tertinggal. 

3. Ketimpangan Kesejahteraan

Beko menyebut bahwa selama ketimpangan antara kekayaan alam dan kesejahteraan rakyat belum terjawab, gelombang aksi seperti ini akan terus berulang.

Tuntutan pemekaran daerah PPS, kata Beko, adalah akumulasi dari bertahun-tahun ketimpangan yang dirasakan langsung oleh masyarakat di lapisan paling bawah.

Menurutnya, selama Pulau Sumbawa masih menjadi bagian dari Provinsi NTB, distribusi anggaran dan perhatian pembangunan dinilai tidak pernah adil.