Massa Aksi Demo PPS Saling Dorong dengan Polisi

Ringkasan Berita:

• Aksi diwarnai insiden saling dorong antara massa aksi dengan aparat kepolisian.
• Perjuangan pembentukan PPS bukanlah kepentingan segelintir kelompok atau elite tertentu.

Laporan Wartawan TribunLombok.com, Rozi Anwar 

TRIBUNLOMBOK.COM, LOMBOK TIMUR - Aksi unjuk rasa menuntut pemekaran Provinsi Pulau Sumbawa (PPS) di pertigaan Komuter Tiga tepat di jalur menuju Pelabuhan Poto Tano Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) Selasa (2/6/2026) ricuh.

Aksi diwarnai insiden saling dorong antara massa aksi dengan aparat kepolisian.

Orator Aksi Abu Bakar mengatakan semangat perjuangan untuk mewujudkan pembentukan PPS kembali digaungkan.

"Perjuangan kami tidak akan pernah berhenti sampai cita-cita masyarakat Pulau Sumbawa untuk memiliki provinsi sendiri benar-benar terwujud," kata Beko sapaan akrabnya saat dihubungi pada Selasa (2/6/2026).

Menurut Beko, sapaan karibnya, kondisi yang terjadi di Pulau Sumbawa saat ini menjadi alasan kuat mengapa perjuangan pemekaran harus terus dilakukan. 

Baca juga: Demo PPS, Pendapatan Pedagang Asongan di Pelabuhan Merosot

Ia menilai bahwa Pulau Sumbawa dianugerahi kekayaan sumber daya alam (SDA) yang melimpah, mulai dari sektor pertambangan, pertanian, peternakan, perikanan hingga potensi pariwisata yang sangat besar. 

Namun di balik kekayaan tersebut, masih banyak masyarakat yang hidup dalam keterbatasan ekonomi dan belum merasakan kesejahteraan yang merata juga pelayanan yang masih belum merata.

"Darah perjuangan saya mendidih setiap kali melihat kondisi masyarakat Pulau Sumbawa. Negeri ini kaya raya, memiliki SDA yang luar biasa, tetapi kemiskinan masih merajalela di berbagai wilayah. Ini adalah kenyataan yang tidak boleh kita abaikan. Karena itu, saya tidak akan pernah berhenti bersuara lantang sampai PPS benar-benar terbentuk," tegas Beko.

Ia meyakini bahwa pemekaran wilayah melalui pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa merupakan salah satu solusi strategis untuk mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

Dengan adanya provinsi baru, menurutnya, rentang kendali pemerintahan akan menjadi lebih efektif, pelayanan publik lebih dekat kepada masyarakat, serta distribusi anggaran pembangunan dapat lebih fokus pada kebutuhan daerah.

Beko juga menegaskan bahwa perjuangan pembentukan PPS bukanlah kepentingan segelintir kelompok atau elite tertentu, melainkan aspirasi yang lahir dari harapan besar masyarakat Pulau Sumbawa untuk mendapatkan keadilan pembangunan dan kesempatan yang lebih luas dalam meningkatkan taraf hidup.

"Pemekaran provinsi bukan sekadar perubahan administratif. Ini adalah perjuangan untuk masa depan generasi Pulau Sumbawa. Ini tentang bagaimana kekayaan daerah dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakatnya. Ini tentang pemerataan pembangunan, peningkatan pelayanan, dan kesejahteraan rakyat," ujarnya.

Aksi tersebut diharapkan menjadi momentum untuk kembali mengingatkan para pemangku kebijakan agar memberikan perhatian serius terhadap aspirasi masyarakat Pulau Sumbawa.

Perjuangan panjang pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa hingga kini masih terus menjadi salah satu isu strategis yang mendapat perhatian luas dari masyarakat. 

"Kami berharap agar aspirasi tersebut dapat ditindaklanjuti melalui mekanisme konstitusional yang berlaku, sehingga cita-cita menghadirkan pemerintahan yang lebih dekat," tutupnya.

(*)