AJI Mataram Gelar Nonton Bareng dan Diskusi Film Pesta Babi

Ringkasan Berita:

• Aliansi Jurnalis Independen Kota Mataram menggelar nonton bareng dan diskusi film dokumenter Pesta Babi untuk membedah karya jurnalistik investigasi tentang isu lingkungan, pembangunan, dan hak masyarakat adat Papua.
• Para narasumber menilai film tersebut membuka kembali fakta lama terkait konflik agraria, eksploitasi sumber daya alam, serta dampak proyek pembangunan terhadap masyarakat Papua dan kelompok rentan.

Laporan Wartawan TribunLombok.com, Rozi Anwar 
 
TRIBUNLOMBOK, MATARAM - Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kota Mataram menggelar kegiatan nonton bareng (nobar) sekaligus diskusi mendalam membedah karya jurnalistik dalam film dokumenter Pesta Babi, Minggu (17/5/2026) malam.

Kegiatan ini terselenggara atas kolaborasi AJI Mataram bersama Komite Keselamatan Jurnalis (KKJ) NTB, Lembaga Studi dan Bantuan Hukum (LSBH) Mataram, Pusat Bantuan Hukum Mangandar (PBHM) NTB, serta Serikat Pekerja Lintas Media (SPLM) NTB.

Acara yang berlangsung di Sekretariat AJI Mataram ini dihadiri jurnalis, aktivis, mahasiswa, dan perwakilan organisasi masyarakat sipil.

Mereka antusias mengkaji karya investigasi yang mengangkat isu lingkungan, dampak proyek pembangunan, dan hak masyarakat adat di Papua. Jalannya kegiatan ini turut dipantau oleh personel TNI dari Kodim Mataram.

Kegiatan dibuka dengan monolog dan testimoni dari Alisa, seorang pelajar kelas VII didampingi pendamping dari PBHM NTB, Yan Mangandar. Sebagai perwakilan generasi muda, Alisa menilai film karya sutradara Dandhy Laksono tersebut berhasil memotret dugaan pelanggaran HAM dan dampak proyek food estate di Papua.

“Film ini berpihak pada publik dan masyarakat adat. Ada potret perjuangan perempuan Papua yang bersuara agar tanah mereka tidak dirampas atas nama pembangunan,” ujar Alisa.

Diskusi yang dipandu jurnalis Suara NTB, Nurmita, ini menghadirkan tiga penanggap utama: Kepala Ombudsman NTB Dwi Sudarsono, Ketua AJI Mataram Wahyu Widiantoro, dan Direktur LSBH Mataram Badaruddin.

Dwi Sudarsono, menilai film ini membuka fakta yang terjadi di Papua selama puluhan tahun.

“Dalam film ini sebenarnya tidak ada yang baru. Fakta itu memang sudah terjadi di Papua selama puluhan tahun yang lalu,” kata Dwi.

Menurutnya, dari film ini terlihat bagaimana masyarakat adat dan hutan adat ingin diambil alih atas dalih Pasal 33 UUD 1945.

“Dari film, saya teringat kembali pada 1980-an, saat itu Orde Baru. Masyarakat Papua diberikan bantuan program intensifikasi pertanian seperti mesin dan perluasan lahan pertanian serta program transmigrasi.

Tapi fakta yang terjadi, bantuan mesin dan pupuk saat itu dikuasai oleh desa. Lalu terjadi urbanisasi, banyak masyarakat berpindah ke kota,” ujar Dwi.

Di media massa belakangan ini, sambungnya, publik dihadapkan dengan militer.

“Narasi bahwa PSN atau beragam proyek energi di Papua menjanjikan kemakmuran. Padahal, dari dulu PT Freeport sudah puluhan tahun di sana, belum bisa mensejahterakan rakyat Papua.

Di tengah konflik di Papua, siapa yang akan mengamankan dan membiayai proyek yang begitu besar sehingga negara memberikan izin investasi,” ujarnya.