Semangat Kartini, Perempuan NTB Didorong Mandiri dan Berdaya

Ringkasan Berita:

• Perempuan NTB dinilai berperan besar dalam ekonomi keluarga dan pembangunan, sejalan dengan semangat Kartini. 

• Pemerintah dan DPRD menekankan penguatan program, regulasi, serta perubahan pola pikir untuk kesetaraan gender. 

 

TRIBUNLOMBOK.COM, MATARAM - Realitas perempuan di Nusa Tenggara Barat (NTB) di tengah tantangan zaman sebagai penggerak keluarga dinilai masih sangat relevan dengan semangat perjuangan Raden Ajeng Kartini. Nilai-nilai emansipasi yang diperjuangkan Kartini disebut masih tercermin dalam kehidupan perempuan NTB saat ini.

Wakil Gubernur NTB, Indah Dhamayanti Putri, menyampaikan bahwa peran perempuan dalam berbagai isu sosial di masyarakat sangat besar, terutama dalam sektor ekonomi keluarga.

Di banyak kasus, perempuan menjadi tulang punggung keluarga sekaligus menjalankan peran sebagai ibu rumah tangga, baik melalui usaha kecil maupun bekerja di luar negeri demi menopang ekonomi keluarga.

Pemerintah Provinsi NTB, kata dia, terus mendorong kemandirian perempuan melalui berbagai program pelatihan dan penguatan sumber daya agar tidak tertinggal dalam akses ekonomi.

“Banyak program pemerintah provinsi dalam membangun kemandirian perempuan. Saat ini, program Desa Berdaya juga menitikberatkan kepada memberikan kesempatan kepada perempuan untuk berkontribusi dalam berbagai hal dari kemiskinan, kesehatan dan isu pembangunan lain yang menjadi konsen pemerintah,” jelasnya.

Baca juga: Semangat Kartini, PLN Hadirkan Kepedulian bagi 15 Lansia Dhuafa di Lombok Timur

Pernyataan tersebut disampaikan dalam peringatan Hari Kartini yang digelar bersama sejumlah tokoh perempuan NTB, di antaranya Ketua DPRD NTB Baiq Isvie Rupaeda dan Ketua TP PKK NTB Sinta Agathia Iqbal, dalam sebuah diskusi yang disiarkan langsung di TVRI NTB, Mataram, Selasa (21/4/2026).

Sinta Agathia Iqbal menyebut, pemberdayaan perempuan di NTB terus berkembang melalui berbagai program organisasi PKK yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat di tingkat akar rumput.

Salah satu fokus yang menjadi perhatian adalah pemberdayaan perempuan pesisir yang masih menghadapi tantangan sosial ekonomi, termasuk tingginya angka perceraian.

“Kartini bukan saja tokoh sejarah namun penggerak dan motivator perempuan sampai hari ini karena memilih memperjuangkan hak perempuan untuk kebaikan semua perempuan sampai hari ini,” ujarnya.

Dalam perspektif pembangunan, Bunda Sinta sapaan karibnya menegaskan bahwa penurunan angka stunting dan pencegahan pernikahan anak menjadi prioritas utama program PKK di NTB.

Sementara itu, Ketua DPRD NTB Baiq Isvie Rupaeda menegaskan pentingnya dukungan regulasi dalam melindungi dan memberdayakan perempuan.

Ia menyebut keberadaan Peraturan Daerah NTB Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak menjadi bentuk nyata keberpihakan pemerintah terhadap perlindungan perempuan dan anak.

“Secara khusus Perda 8 tahun 2015 tentang perlindungan perempuan dan anak secara hukum maupun sosial adalah bentuk keberpihakan agar kaum perempuan tidak lagi mendapatkan perlakuan diskriminasi secara gender,” sebutnya.

Menurut dirinya, tantangan terbesar dalam hal pemberdayaan perempuan dalam kaitan regulasi dan kesetaraan peluang masih sama yakni mengubah cara pandang tradisi dan kebiasaan masyarakat  terhadap perempuan yang harus terus mengikuti perkembangan zaman dalam kemampuan kecerdasan dan kekuatan personal lain untuk kemajuan perempuan maupun daerah.

(*)