Menyoal Lawatan Hambar ke Moscow

 Oleh: Jannus TH Siahaan
Doktor Sosiologi dari Universitas Padjadjaran. Pengamat sosial dan kebijakan publik. Pernah berprofesi sebagai wartawan dan bekerja di industri pertambangan.

Angin dingin di Bandara Pulkovo, St. Petersburg, pada April 2026 seolah mengirimkan pesan yang lebih menusuk ketimbang sekadar suhu udara Rusia. Tidak ada karpet merah yang membentang panjang. Tidak ada jajaran jet tempur yang melakukan pengawalan udara. Tidak ada pula upacara penyambutan luar biasa yang biasanya dipesan untuk pemimpin yang dianggap sebagai salah satu tokoh utama poros dunia.
 
Presiden Prabowo Subianto mendarat di Rusia dengan atmosfer yang terasa sangat fungsional, bahkan cenderung hambar. Kontras ini menjadi sangat memilukan jika disandingkan dengan memori Desember 2025. Saat itu, ia disambut di Islamabad dengan kawalan jet tempur JF-17 Thunder dan anugerah tertinggi Nishan-e-Pakistan. Di Rusia, Prabowo tampak lebih seperti seorang pemohon energi ketimbang seorang arsitek tatanan dunia baru.
 
Dalam hemat saya, ketimpangan protokol ini bukan hanya urusan estetika diplomasi. Fenomena ini adalah cermin dari posisi tawar Indonesia yang sebenarnya di mata  Presiden Vladimir Putin. Meskipun Prabowo secara agresif memosisikan Indonesia sebagai pemimpin middle power yang berdaulat, Moskow tampaknya memiliki kacamata berbeda. Kini Kremlin hanya melihat Jakarta sebagai mitra transaksional yang sedang terdesak.
 
Bagi Putin yang sedang didera tekanan perang dan sanksi, kunjungan Prabowo kali ini lebih terbaca sebagai kunjungan kerja konsultatif. Agendanya jauh dari kesan pertemuan kenegaraan yang “agung”. Prabowo mungkin merasa sedang menenun sejarah besar. Namun bagi Kremlin, agenda ini hanyalah bagian dari rutinitas untuk memastikan minyak mereka tetap memiliki pembeli di kawasan Asia.
 
Ironi lainnya muncul ketika melihat alasan utama di balik kunjungan maraton ini, yakni  perburuan minyak mentah. Presiden Prabowo Subianto secara terbuka mengakui bahwa ia harus berkeliling dunia demi mengamankan pasokan energi nasional. Krisis di Selat Hormuz telah mengancam stabilitas stok bahan bakar dalam negeri.
 
Pengakuan ini menunjukkan kegagalan dalam membangun kemandirian energi yang selama ini menjadi jualan politiknya. Dan Indonesia tampak sangat reaksioner. Pemerintah berpindah dari satu ibu kota negara ke ibu kota lain hanya untuk memadamkan api krisis. 

Seharusnya, hal ini sudah bisa diantisipasi melalui perencanaan strategis secara jangka panjang, bukan dengan gaya diplomasi ala pemadam kebakaran.
 
Lebih membingungkan lagi, kunjungan ke Rusia ini dilakukan tidak lama setelah kesepakatan dagang masif dengan Amerika Serikat. Di Washington, Presiden Prabowo baru saja menandatangani komitmen senilai $15 miliar dengan pemerintahan Presiden Donald Trump. Kesepakatan tersebut sudah mencakup pembelian minyak mentah, bahan bakar olahan, dan LPG.
 
Pertanyaan kritisnya kini adalah mengapa harus tetap ke Rusia jika kesepakatan dengan Amerika Serikat sudah ada di tangan? Apakah kesepakatan dengan Trump tersebut hanya semacam kesepakatan basa-basi? Atau jangan-jangan, kesepakatan tersebut ternyata memiliki syarat-syarat transaksional yang sangat memberatkan kedaulatan ekonomi Indonesia?
 
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia berdalih bahwa pembelian dari Rusia adalah upaya diversifikasi. Minyak Rusia diharapkan menggantikan 20 persen pasokan yang terganggu di Timur Tengah. Namun, manuver ini justru menunjukkan ambivalensi tajam dalam kebijakan luar negeri Indonesia.

Baca juga: TGB Bertemu Dubes Iran, Jadi Imam Salat dan Sampaikan Dukungan

Jakarta ingin menikmati akses pasar dan investasi dari Barat. Namun di saat yang sama, Indonesia terus menggoda Moskow demi mendapatkan diskon harga minyak. Tentu langkah ini sangat berisiko memicu sanksi sekunder dari sistem keuangan global yang masih dikuasai Amerika Serikat. Artinya, Prabowo seolah sedang bermain api di antara dua raksasa tanpa pelindung yang cukup kuat.
 
Ambisi Prabowo untuk naik kelas menjadi pemimpin dunia tampak semakin berat jika dibandingkan dengan Pakistan. Saat Prabowo masih berkutat dengan urusan teknis pembelian minyak, Pakistan telah mencatatkan prestasi gemilang melalui "Islamabad Talks" pada April 2026. Islamabad berhasil menjadi mediator yang mempertemukan Amerika Serikat dan Iran.
 
Meskipun dialog selama 21 jam itu belum menghasilkan kesepakatan final, kemampuan Islamabad memberikan legitimasi global pada negaranya yang terbilang cukup luar biasa. Pakistan sukses menunjukkan kapasitasnya sebagai aktor perdamaian yang riil, bukan basa-basi. Sementara itu, Indonesia masih terjebak pada retorika dan pencarian sumber daya.
 
Publik tentu belum lupa dengan proposal damai untuk Ukraina yang diajukan Prabowo Subianto di Shangri-La Dialogue 2023. Saat itu, gagasannya justru menuai cemoohan internasional. Proposal tersebut dianggap tidak memahami realitas di lapangan dan bertentangan dengan prinsip kedaulatan PBB. Lalu tawaran Prabowo Subianto untuk memediasi konflik antara Amerika dan Iran, yang ternyata hanya disampaikan kepada media, tapi gagal melakukan backchannel diplomacy ke Washington.
 
Upaya Prabowo untuk menebus kegagalan diplomasi masa lalu tersebut terlihat sangat dipaksakan. Lawatan ke Jepang, Korea Selatan, dan kini Rusia, tampak seperti maraton untuk mengejar pengakuan yang terus menjauh. Indonesia tetap dipandang sebagai objek pasar daripada subjek yang mampu menentukan arah perdamaian dunia.
 
Pemujaan Prabowo terhadap Rusia dan Tiongkok juga mengundang kritik tajam. Ia menyebut kedua negara tersebut tidak pernah menerapkan standar ganda. Retorika ini tidak hanya terlihat naif, tetapi juga berbahaya karena mengabaikan realitas agresi militer di panggung internasional seperti invasi Russia ke Ukraina atau provokasi demi provokasi China kepada Taiwan.
 
Dengan memberikan legitimasi moral bagi Moskow demi konsesi energi, Prabowo mempertaruhkan integritas politik luar negeri "Bebas Aktif". 

Status Indonesia sebagai anggota penuh BRICS memang memberikan posisi baru. Namun, keanggotaan ini tidak akan berarti banyak jika Indonesia hanya menjadi pengikut narasi negara-negara besar di blok tersebut.
 
Sisi buruk dari ketergantungan baru pada Rusia ini juga menyentuh dimensi lingkungan. Fokus besar pada minyak mentah dan investasi Rosneft di Kilang Tuban menunjukkan satu hal pahit. Agenda transisi energi Indonesia tampaknya hanyalah ornamen dalam pidato-pidato internasional.
 
Di saat dunia bergerak menuju dekarbonisasi, Indonesia justru semakin dalam terperosok dalam energi fosil. Kritik mengenai "kolonialisme ekstraktif" mulai bermunculan dengan sangat kencang belakangan ini. Indonesia dianggap hanya menjadi pemasok bahan mentah dan pembeli energi kotor dari negara-negara industri besar.
 
Secara geopolitik, kunjungan ke Rusia yang terkesan dingin kali ini adalah sebuah peringatan keras. Putin memberikan akses bukan karena rasa hormat terhadap visi kepemimpinan Prabowo. Rusia hanya membutuhkan saluran keluar bagi minyaknya yang tersumbat oleh sanksi Barat.
 
Sebaliknya, Prabowo membutuhkan Rusia karena gagal mengelola ketahanan energi dalam negeri. Hubungan ini bukanlah kemitraan strategis yang setara, tapi simbiose antara negara yang terisolasi dan negara yang sedang bingung menentukan prioritas ketahanan nasionalnya.
 
Padahal kepemimpinan middle power yang efektif menuntut lebih dari sekadar frekuensi kunjungan ke luar negeri. Sejak dilantik, Presiden Prabowo Subianto telah melakukan puluhan lawatan internasional. Namun, hasilnya sering kali hanya berupa komitmen-komitmen bisnis yang realisasinya masih menjadi tanda tanya besar.
 
Jika Indonesia ingin benar-benar diakui, Indonesia harus mampu memberikan solusi atas konflik global. Indonesia tidak boleh terlihat seperti sedang mengemis sumber daya di tengah jalan. Kepemimpinan dunia tidak bisa dibeli dengan sekadar menjadi pembeli minyak yang baik.
 
Kunjungan ke Rusia di tengah badai krisis energi ini adalah manifestasi dari kepemimpinan yang reaktif. Prabowo terjebak dalam paradoks yang justru melemahkan citra Indonesia. Ia ingin Indonesia terlihat mandiri dan perkasa, namun tindakannya menunjukkan kerentanan yang telanjang terhadap dinamika global.
 
Sambutan yang biasa saja di Moskow seharusnya menjadi momen refleksi bagi Jakarta. Di panggung geopolitik yang semakin keras seperti hari ini, retorika tentang keadilan dunia tidak akan mampu menutupi fakta ketergantungan. Indonesia masih menjadi pemain yang sangat bergantung pada kemurahan hati negara-negara besar.
 
Tanpa perubahan mendasar dalam arsitektur energi nasional, Indonesia akan terus tertinggal di dalam balapan geopolitik. Tanpa keberanian mengambil peran mediator yang substansial, Indonesia hanya akan menjadi penonton kesuksesan negara lain. Perjalanan maraton ke luar negeri ini berisiko menjadi perjalanan tanpa tujuan yang jelas.
 
Artinya, Indonesia saat ini sedang berada di persimpangan jalan geopolitis yang sangat krusial. Pilihan untuk terus mendekat ke Moskow demi diskon minyak mentah mungkin akan menjadi perjudian yang kurang tepat. 

Dan publik Indonesia tentu akan mencatat apakah era ini adalah kebangkitan kepemimpinan dunia atau justru awal dari ketergantungan baru yang lebih menyesakkan. Semoga saja tidak demikian.