Senin, 11 Mei 2026
NTB Makmur Mendunia
NTB Makmur Mendunia

Haji 2026

Kenaikan Harga Avtur Tidak Berdampak pada Biaya Haji

Kemenhaj diperintahkan untuk mencari solusi fiskal guna menyerap selisih biaya operasional penerbangan

Tayang:
Istimewa
BIAYA HAJI - Suasana keberangkatan jemaah haji di Bandara Lombok, Praya, Lombok Tengah. Kemenhaj diperintahkan untuk mencari solusi fiskal guna menyerap selisih biaya operasional penerbangan. 
Ringkasan Berita:
  • Kemenhaj diperintahkan untuk mencari solusi fiskal guna menyerap selisih biaya operasional penerbangan.
  • Lonjakan harga bahan bakar pesawat (avtur) akibat ketegangan geopolitik di Timur Tengah tidak akan dibebankan kepada jemaah haji.

TRIBUNLOMBOK.COM - Pemerintah Indonesia memastikan bahwa lonjakan harga bahan bakar pesawat (avtur) akibat ketegangan geopolitik di Timur Tengah tidak akan dibebankan kepada jemaah haji. 

Penegasan tersebut disampaikan oleh Wakil Menteri Haji dan Umrah, Dahnil Anzar Simanjuntak, dalam penutupan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Konsolidasi Penyelenggaraan Haji dan Umrah Tahun 1447 H/2026 M di Asrama Haji Kelas I Tangerang, Jumat (10/4/2026) malam.

Dahnil menyampaikan bahwa instruksi langsung dari Presiden Republik Indonesia menjadi landasan kebijakan tersebut. 

Kemenhaj diperintahkan untuk mencari solusi fiskal guna menyerap selisih biaya operasional penerbangan tanpa mengorbankan kepentingan jemaah.

Baca juga: Penjelasan Dahnil Soal War Ticket Haji atau Skema Keberangkatan Cepat

"Sesuai instruksi Bapak Presiden, kenaikan harga avtur akibat situasi geopolitik di Timur Tengah tidak akan dibebankan kepada jemaah haji. Pemerintah akan mencari solusi fiskal dan melakukan penyesuaian kembali agar beban negara juga tidak terlalu berat," ujar Dahnil di hadapan peserta Rakernas.

Selain memastikan perlindungan dari sisi biaya penerbangan, Wamenhaj turut menegaskan kesiapan logistik selama jemaah berada di Tanah Suci. 

Pemerintah bersama Konsulat Urusan Haji (KUH) telah mengamankan stok dan kontrak pemenuhan kebutuhan pokok jemaah untuk tiga bulan ke depan, sehingga jemaah diimbau tidak perlu merasa khawatir.

Pemerintah juga terus memantau perkembangan situasi kawasan Timur Tengah dan mengaku telah menyiapkan berbagai skenario mitigasi, termasuk kondisi terburuk, demi menjamin kelancaran seluruh tahapan ibadah haji 1447 H. 

Rakernas ini sekaligus menjadi ajang finalisasi koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah menjelang keberangkatan perdana jemaah haji Indonesia ke Tanah Suci yang dijadwalkan pada 22 April 2026.

Dahnil mengajak seluruh jajaran Kementerian Haji dan Umrah untuk memberikan pelayanan dan perlindungan terbaik bagi tamu Allah, apa pun tantangan yang dihadapi.

(*)

Sumber: Tribun Lombok
Ikuti kami di

Komentar

Berita Terkini

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved