Pejabat Pemprov NTB Incar Kursi Kementerian

Ringkasan Berita:

• BKD mengungkapkan sejumlah pegawai dilingkungan Pemerintah Provinsi NTB banyak yang mengincar jabatan di kursi kementerian.

• Terbaru keputusan Nuryanti yang hijrah ke kementerian setelah di demosi menjadi kepala bidang.

Laporan Wartawan TribunLombok.com, Robby Firmansyah

TRIBUNLOMBOK.COM, MATARAM - Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), mengungkapkan sejumlah pegawai dilingkungan Pemerintah Provinsi NTB banyak yang mengincar jabatan di kursi kementerian.

Terbaru mantan Kepala Dinas Perindustrian NTB, Nuryanti dilantik menjadi Direktur Bina Perluasan Kesempatan Kerja pada Kementerian Ketenagakerjaan RI, setelah sebelumnya didemosi oleh Gubernur Lalu Muhamad Iqbal.

Terkait keputusan Nuryanti yang hijrah ke kementerian setelah di demosi menjadi Kepala Bidang Deposit, Pengadaan, Pengelolaan dan Pelayanan Perpustakaan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Pemprov NTB menghormati keputusan tersebut.

"Kami mengapresiasi atas amanah yang diberikan kepada beliau sebagai PPT (Pejabat pimpinan tinggi) Pratama di Kementerian Naker RI," kata Kepala BKD NTB, Tri Budiprayitno.

Baca juga: Penjelasan BKD NTB Soal Penundaan Pengangkatan CPNS dan PPPK

Ia menyampaikan setidaknya saat ini ada dua pegawai yang sedang berproses hijrah ke kementerian. Ada yang ke Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan.

"Ada saat ini yang sedang berproses untuk hijrah ke Kementan, pada leveling pejabat administrator dan pelaksana. Sebulan yang lalu ada ASN leveling pejabat pengawas kita yang hijrah ke unit kerja di Kemendag," ujar Yiyit sapaan akrabnya.

Jauh sebelum itu, mantan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Julmansyah sudah hijrah sebagai Direktur Penanganan Konflik Tenurial dan Hutan Adat (PKTHA) di Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial, Kementerian Kehutanan.

Selain hijrah ke pemerintah pusat, banyak pejabat struktural lingkungan Pemerintah Provinsi NTB yang hijrah ke fungsional, salah satu penyebabnya karena perampingan organisasi perangkat daerah (OPD) tertanggal 2 Januari 2026 lalu.

(*)