Serapan Anggaran Pusat di NTB Capai Rp4 Miliar, Sektor Pendidikan Jadi Prioritas

Ringkasan Berita:

• Realisasi belanja pemerintah pusat di NTB hingga Februari 2026 mencapai Rp4 triliun (17,75 persen), dengan belanja langsung baru sekitar 9,97 % .

• Transfer ke daerah lebih tinggi (21,90 % ), digunakan untuk pendidikan, ekonomi, kesehatan, dan tunjangan guru guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Laporan Wartawan TribunLombok.com, Robby Firmansyah

TRIBUNLOMBOK.COM, MATARAM - Realisasi belanja pemerintah pusat di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), sampai dengan Februari 2026 tercatat sebesar Rp4 triliun lebih atau baru 17,75 persen dari pagu dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). 

Kepala Kanwil Dirjen Perbendaharaan (DJPb) NTB, Ratih Hapsari Kusumawardani menyampaikan, dari anggaran tersebut, belanja pemerintah pusat (BPP) terealisasi sebesar Rp787,6 miliar atau baru 9,97 persen. 

"Anggaran ini dialokasikan untuk berbagai sektor layanan publik serta pembangunan berbagai infrastruktur di daerah," kata Ratih, Kamis (26/3/2026). 

Lebih lanjut Ratih menjelaskan, realisasi ini mencakup sektor pendidikan sebesar Rp169,99 miliar, sektor ekonomi Rp116,36 miliar, sektor agama Rp42,67 miliar, serta sektor kesehatan Rp37,82 miliar, sebagai bentuk kehadiran negara dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Baca juga: Serapan Anggaran Masih di Bawah 65 Persen, DPRD KSB Minta OPD Perhatikan Kualitas Kerja

Realisasi transfer ke daerah (TKD) per 28 Februari 2026 mencapai Rp3.232,31 miliar atau 21,90 persen dari pagu. 

Melalui Dana Bagi Hasil (DBH), Pemerintah Pusat telah menyalurkan Rp41,38 miliar atas pengelolaan sumber daya alam dan pemungutan pajak di Provinsi NTB. 

Selain itu, dana alokasi khusus (DAK) nonfisik telah disalurkan sebesar Rp914,33 miliar, Rp 273,25 miliar diantaranya dipergunakan untuk pembayaran tunjangan profesi guru.

Dengan dukungan penyaluran transfer ke daerah yang tepat sasaran serta sinergi antar pemangku kepentingan, pemerintah juga terus berupaya untuk menjaga daya beli dan konsumsi masyarakat, peningkatan kualitas SDM dan kesejahteraan masyarakat. 

(*)