Rakor Stunting 2026: Pemprov NTB Tekankan Kolaborasi Lintas Sektor dan Intervensi Berbasis Data

Ringkasan Berita:

• Ketua TP-PKK NTB, Sinta Agatia, menegaskan penurunan stunting harus dilakukan lewat kolaborasi lintas sektor hingga desa, karena penyebabnya tidak hanya soal gizi, tetapi juga pernikahan dini, pola asuh, hingga kondisi rumah dan lingkungan.
• Kepala Dinas Kesehatan NTB, Lalu Hamzi Fikri, menyebut angka stunting NTB 2024 berdasarkan SKI mencapai 29,8 persen, sementara data e-PPGBM menunjukkan 13,8 persen, dengan Lombok Timur tertinggi dan Mataram terendah.

TRIBUNLOMBOK.COM - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Percepatan Penurunan Stunting Tahun 2026 di Aula Kantor Dinas Kesehatan NTB, Kamis (19/2/2026).

Kegiatan ini bertujuan menegaskan komitmen penguatan kolaborasi lintas sektor untuk menekan angka stunting secara lebih terarah dan terintegrasi.

Ketua TP-PKK NTB, Sinta Agathia M. Iqbal, dalam sambutannya menegaskan upaya penurunan stunting tidak bisa lagi berjalan sendiri-sendiri. Evaluasi tahun sebelumnya menunjukkan bahwa sinergi antarlembaga belum optimal.

“PKK sudah menyusun rencana pergerakan ke depan. Kami menyadari bahwa pergerakan kami tahun lalu belum cukup efektif dalam membantu intervensi penurunan stunting ini,” ujar Sinta.

Ia menilai selama ini masing-masing pihak, baik PKK maupun Organisasi Perangkat Daerah (OPD), masih bekerja secara parsial. Padahal, persoalan stunting sangat kompleks dan tidak hanya berkaitan dengan sektor kesehatan.

“Masalah ini sedemikian besarnya sehingga harus ditangani dari banyak sisi, termasuk oleh OPD-OPD yang tidak terkait langsung dengan urusan kesehatan,” katanya.

Sinta mencontohkan faktor pernikahan usia dini, pola asuh, hingga persoalan lingkungan dan perumahan sangat berkontribusi terhadap stunting. Ia mengungkapkan temuan di lapangan bahwa penyebab stunting bukan semata-mata persoalan gizi, melainkan kondisi rumah yang tidak sehat.

“Bahasa kami di PKK, ternyata tidak semua anak perlu diberi telur. Bisa saja bantuannya berupa perbaikan rumah, ventilasi, atau edukasi pola asuh,” imbuhnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan NTB, Lalu Hamzi Fikri, memaparkan perkembangan data stunting. Ia menjelaskan terdapat dua sumber data utama, yakni Elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (e-PPGBM) serta Survei Kesehatan Indonesia (SKI).

Berdasarkan data survei terakhir, angka stunting NTB pada 2024 tercatat 29,8 persen atau meningkat sekitar 5,2 persen dibanding sebelumnya. Namun, berdasarkan data by name by address melalui e-PPGBM, prevalensi kumulatif berada di angka 13,8 persen dari total sekitar 388 ribu balita.

“Kalau kita bisa keroyok bareng dengan lintas sektor, angka ini bisa kita tekan. Kuncinya di data yang akurat dan intervensi tepat sasaran,” jelasnya.

Ia menambahkan, Lombok Timur masih menjadi daerah dengan prevalensi tertinggi, sementara Kota Mataram termasuk yang terendah. Penguatan penggerakan sasaran ke posyandu menjadi salah satu strategi efektif, dengan target partisipasi minimal 80 persen.

Fikri juga menekankan pentingnya mencegah kasus baru. Menurutnya, intervensi pada anak dengan faktor risiko lebih efektif dibandingkan menangani anak yang sudah masuk kategori stunting.

“Kalau kita intervensi yang punya faktor risiko, dua minggu saja sudah terlihat hasilnya. Tapi kalau sudah stunting, tiga bulan pun hasilnya tidak sebanding dengan effort yang kita keluarkan,” ujarnya.

Selain itu, isu pernikahan anak, bayi berat lahir rendah (BBLR), cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) nonaktif, serta rendahnya angka ASI eksklusif juga menjadi perhatian serius dalam strategi 2026.

Dalam rakor tersebut juga dibahas penguatan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menyasar ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Saat ini, cakupan program tersebut di NTB baru sekitar 40 persen dan ditargetkan mencapai 100 persen pada 2026.

“Kita berharap MBG ini punya kontribusi nyata untuk menurunkan angka stunting, terutama pada kelompok 3B, yaitu bayi, balita, dan ibu hamil,” kata Fikri.

Mengakhiri rakor, kedua pihak sepakat bahwa percepatan penurunan stunting membutuhkan komitmen kuat, penguatan pendampingan hingga tingkat desa, serta sinergi lintas sektor yang konsisten.

Pemerintah Provinsi NTB menargetkan seluruh upaya tersebut berjalan optimal sebelum pelaksanaan survei nasional pada April hingga Agustus 2026, sehingga capaian penurunan stunting dapat terukur dan berkelanjutan.

Rakor ini juga dihadiri Kepala BKKBN NTB, Koordinator Badan Gizi Nasional NTB, Tim Ahli Gubernur, praktisi gizi, serta para pemangku kepentingan t