TRIBUNLOMBOK.COM, MATARAM - Media profesional dan independen dibutuhkan untuk menciptakan ekosistem pers yang sehat di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). 

Pers yang sehat dibutuhkan NTB untuk mengawal jalannya pemerintahan, serta mendorong percepatan pembangunan. Termasuk mengawasi program-program NTB Makmur Mendunia. 

Hal ini mengemuka dalam acara buka puasa bersama eks tim media pasangan gubernur dan wakil gubernur NTB, Iqbal-Dinda dengan media massa dan organisasi pers, di Tuwa Kawa Coffee Mataram, Sabtu (22/3/2025).

Acara buka puasa bersama ini dihadiri Ketua PWI NTB H Nasruddin Zein, Anggota Dewan Pers terpilih Yogi H Ismanto, Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) NTB, pimpinan media, dan jurnalis di NTB.

Baca juga: Menakar Nasib Pendidikan NTB di Era Makmur Mendunia ala Iqbal-Dinda

Dalam pertemuan itu, pasangan Iqbal-Dinda menyampaikan pesan lewat timnya agar seluruh insan pers di NTB ikut mengawal dan mengawasi pemerintahan Iqbal-Dinda selama 5 tahun ke depan. 

"Kami mohon bantu dikawal diawasi. Salam hormat dari Iqbal-Dinda demi kemajuan NTB Makmur Mendunia," kata eks ketua Tim Media Iqbal-Dinda Febrian Putra, dalam pertemuan itu.

Gubernur NTB Lalu Iqbal sendiri menyampaikan salam kepada jurnalis di Mataram yang sudah berkontribusi dalam mengawasi pemerintahan Iqbal-Dinda. 

"Pak Iqbal sampaikan belum bisa bersilaturahmi langsung dengan para wartawan. Silaturahmi ini bisa terus berlanjut," ujarnya. 

Sementara itu, Ketua PWI NTB H Nasruddin Zein dalam acara itu menekankan pentingnya mengedepankan independensi pemberitaan media di NTB. 

"Penting bagi insan pers untuk melakukan uji kompetensi wartawan (UKW) atau uji kompetensi jurnalis (UKJ)," kata Pak Nas, sapaan akrabnya.

UKW atau pun UKJ bertujuan untuk menambah wawasan dan tingkat pengetahuan jurnalis dalam membuat produk jurnalistik dalam mengawal pemberitaan Iqbal-Dinda di NTB. 

Anggota Dewan Pers Terpilih Yogi H Ismanto juga mengatakan, dalam menjalankan tugasnya jurnalis dituntut melakukan verifikasi, verifikasi dan verifikasi terhadap informasi yang didapatkan. 

Untuk itu, Dewan Pers mendorong jurnalis di NTB fokus melakukan UKW. Karena dalam uji kompetensi ini, jurnalis didorong bekerja secara profesional. 

"Kami juga minta ke Polda NTB membantu Dewan Pers membedakan jurnalis yang benar dan tidak benar," ujarnya. 

Salah satu yang penting diketahui pemerintah, kata Yogi, jurnalis harus terverifikasi Dewan Pers. Hal itu untuk menghindari sengketa pers dalam melahirkan produk jurnalistik. 

"Contoh sekarang kita sedang godok aturan pemerintah bisa melakukan kerjasama dengan media yang terverifikasi dan jurnalis yang terverifikasi," katanya. 

Salah satu yang dilakukan BUMN, kata Yogi, BUMN sudah bekerjasama dengan media terverifikasi. Hal itu bisa dilakukan ke BUMD di daerah. 

"Semoga ini ke depan kami bisa memperhatikan hal ini," ujarnya.