TRIBUNLOMBOK.COM, LOMBOK TIMUR - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lombok Timur meminta Pemda untuk selektif dalam mengelola anggaran dalam menindaklanjuti Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja negara.

Pemerintah pusat memangkas anggaran DAK dan DAU Kabupaten Lombok Timur sebesar Rp73 miliar untuk pembangunan infrastruktur jalan dan irigasi.

Wakil Ketua Komisi IV DPRD Lombok Timur Ahmad Amrullah meminta Pemda lebih kreatif dalam mencari sumber anggaran yang bersentuhan langsung dengan hajat hidup masyarakat bawah. 

Jalan dan irigasi, kata Amrullah merupakan dua hal yang masih perlu atensi serius.

"Efisiensi anggaran ini cepat atau lambat akan berperangaruh kepada banyak hal. Kita ingin memastikan bahwa dampaknya tidak terlalu besar dirasakan masyarakat kalangan bawah," kata Amrullah, Kamis (13/2/2025).

Baca juga: Efisiensi APBN 2025, Dana Transfer Pusat ke NTB Berkurang Rp 588,6 Miliar

Amrullah berharap, kebijakan efisiensi anggaran itu tidak mengganggu sirkulasi ekonomi masyarakat.

Politikus PDI Perjuangan itu pun mendesak pemerintah untuk memprioritaskan anggaran yang mendukung kesejahteraan masyarakat. 

"Kesejahteraan rakyat harus menjadi prioritas utama dalam kebijakan anggaran. Jangan sampai efisiensi justru mengorbankan program yang seharusnya meningkatkan kesejahteraan mereka," ujarnya.

Ia menambahkan bahwa efisiensi yang benar adalah dengan memangkas kegiatan seremonial yang tidak memberikan dampak langsung bagi rakyat.

Amrullah bakal menyisir belanja-belanja tidak perlu yang masih bisa dialokasi ke pos anggaran lain.

(*)