Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan TribunLombok.com, Andi Hujaidin
TRIBUNLOMBOK.COM, MATARAM - Pernyataan wakil ketua DPRD NTB yang menyebut pasangan gubernur terpilih, Iqbal-Dinda hanya memperoleh sedikit porsi anggaran di APBD 2025 dinilai tidak tepat.
"Kurang pas disebutkan program Iqbal-Dinda hanya 7,14 persen dari APBD NTB," tegas Anggota Tim Transisi Gubernur NTB, Lalu Pahrurrozi, pada Tribun Lombok, Jumat (31/1/2025).
Dilansir Radar Lombok, Wakil Ketua DPRD Provinsi NTB Muzihir pasangan gubernur dan wakil gubernur NTB terpilih tidak memperoleh dukungan maksimal untuk merealisasikan program kerjanya dalam APBD 2025.
Pada APBD murni 2025, Iqbal-Dinda disebut hanya mendapat alokasi Rp 450 miliar. “Memperoleh hampir sekitar Rp 450 miliar, dari Rp 490 miliar (dalam APBD 2025),” kata Muzihir.
Terkait pernyataan ini, Lalu Pahrurrozi yang juga ketua DPW Partai Gelora NTB menilai, penyebutan anggaran program Iqbal-Dinda hanya Rp450 miliar secara filosofis kurang tepat.
Menurutnya, gubernur bertanggungjawab atas semua dana dalam APBD NTB. Kepala daerahlah yang nanti akan mempertanggungjawabkan penggunaan semua anggaran kepada wakil rakyat.
"Karena yang akan bertanggungjawab (LKPJ) nanti di hadapan rakyat (DPRD) itu kepala daerah," ujarnya.
"Kurang tepat memposisikan program Iqbal-Dinda hanya 7,15 persen dari total APBD. Semestinya anggaran 2025 dikonsolidasikan senafas dengan program Iqbal-Dinda," tegasnya.
Total APBD Provinsi NTB tahun 2025 mencapai Rp 6,3 triliun lebih. Postur anggaran tersebut sudah disahkan eksekutif dan legislatif periode sebelumnya. Sebelum dilantik, gubernur terpilih Lalu Muhamad Iqbal membentuk tim transisi untuk melakukan penyesuaian program 2025.
Tunggu APBD Perubahan
Terpisah, Wakil Ketua DPRD NTB Muzihir yang dikonfirmasi ulang menjelaskan, pihaknya tengah menunggu regulasi yang bisa menjadi payung hukumnya untuk mengakomodir semua program dan visi misi dari gubernur terpilih Lalu Muhammad Iqbal dan Indah Dhamayanti Putri.
"Kita tunggu payung hukumnya, mungkin setelah pelantikannya ada," ujarnya kepada TribunLombok Jumat (31/1/2025).
Muzihir menampik, dewan tidak menyediakan anggaran untuk mengakomodir program Iqbal-Dinda. Menurutnya, anggaran yang dipergunakan untuk realisasi program gubernur terpilih bisa saja meningkat di APBD 2025. Bahkan pada APBD perubahan bisa masuk semua anggarannya untuk merealisasikan programnya.
"Makanya ini kita belum tahu regulasinya, apakah langsung besok ini diminta perubahan oleh Kemendagri atau ada regulasi yang akan mempercepat baik itu APBD perubahan atau pergeseran, supaya ini bisa masuk semua," tegasnya.