Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan TribunLombok.com, Andi Hujaidin
TRIBUNLOMBOK.COM, KOTA BIMA - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi NTB memastikan dukungannya terhadap pelaksanaan program Iqbal-Dinda di APBD tahun 2025.
Wakil Ketua DPRD NTB Muzihir menegaskan, pihaknya tengah menunggu regulasi yang bisa menjadi payung hukumnya untuk mengakomodir semua program dan visi misi dari gubernur terpilih Lalu Muhammad Iqbal dan Indah Dhamayanti Putri.
"Kita tunggu payung hukumnya, mungkin setelah pelantikannya ada," ujarnya, kepada TribunLombok, Jumat (31/1/2025).
Muzihir menampik jika dewan tidak menyediakan anggaran untuk mengakomodir program Iqbal-Dinda. Menurutnya, anggaran yang dipergunakan untuk realisasi program gubernur terpilih bisa saja meningkat di APBD 2025. Bahkan pada APBD perubahan bisa masuk semua anggarannya untuk merealisasikan programnya.
"Makanya ini kita belum tahu regulasinya, apakah langsung besok ini diminta perubahan oleh Kemendagri atau ada regulasi yang akan mempercepat baik itu APBD perubahan atau pergeseran, supaya ini bisa masuk semua," tegasnya.
"Bisa saja meningkat, kita kan tidak tahu kalau ada dana transfer juga yang belum masuk, atau dari DAK, DAU, atau dana lainnya," sambungnya.
Baca juga: Tim Transisi Nilai Pernyataan Dewan Kurang Tepat Soal Anggaran Program Iqbal-Dinda di APBD NTB
Ia menjelaskan lebih lanjut terkait porsi anggaran Iqbal-Dinda yang cukup terbatas di APBD murni 2025. Menurutnya, ada beragam prioritas yang mesti diselesaikan seperti menyelesaikan proyek yang belum terbayar.
"Yang di Belanja Tidak Terduga (BTT) itulah yang akan di bahas nanti lagi, jadi kalau peruntukannya kan kita belum tahu untuk apa nanti, karena nanti programnya ada untuk bayar utang, utang bukan karena tidak ada uang, cuman kadang seperti proyeknya belum jadi kan ada yang belum dibayar kemarin atau belum 100 persen," jelasnya.
"Itu yang membuat dia Rp450 miliar itu ditaruh di BTT ada yang memang terlambat transfer dari pusat, bukan tidak akomodir program Iqbal-Dinda," sambungnya.
Muzihir menegaskan, program APBD 2025 akan tetap berjalan meskipun tetap menunggu instruksi dari pemerintah pusat terkait dengan pemangkasan anggaran diberbagai sektor.
"APBD murni 2025 ini harus jalan, nanti mungkin ada perubahan kebijakan pusat yang harus ditindaklanjuti daerah, kan ada sekarang dari Inpres yang bilang perjalanan dinas dipotong 50 persen baik pusat maupun daerah. Mungkin setelah pelantikan gubernur ini akan ada pembahasan juga sesuai edaran baru kan," jelasnya.
Dengan regulasi yang ada, Muzihir melihat bahwa anggaran untuk program Iqbal-Dinda kemungkinan besar bisa masuk semua di APBD perubahan bahkan bisa lebih cepat.
"Di perubahan (bisa masuk semua), dan mungkin dipercepat tetap dari rujukan regulasi yang dikeluarkan oleh Kemendagri, baik itu edaran ataupun Kepmen," tandasnya.