Berita NTB

Ratusan Nelayan Lombok Timur Gruduk Kantor DPRD NTB, Tolak Pemasangan VMS pada Kapal Kecil

AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Ratusan nelayan dari Lombok Timur saat demo kantor DPRD NTB menolak pemasangan alat VMS pada kapal nelayan, Kamis (16/1/2025).

"Kami minta diturunkan menjadi 2,5 persen," katanya. 

Setiawan menilai besaran PNBP yang diberlakukan itu mencekik pendapatan nelayan. Karana, harga acuan ikan Tuna diturunkan dari Rp 14.000 menjadi Rp 10.000. Ikan Albacore diturunkan dari Rp 14.000 menjadi Rp 5.000 dan ikan Cakalang diturunkan dari Rp 9.000 menjadi Rp 5.000. 

"Harga acuan ikan ini terlalu tinggi tidak sesuai dengan harga pasar sehingga harga tangkapan nelayan dinilai rendah," ujarnya. 

Setiawan menegaskan pemerintah juga perlu memberikan izin pengangkutan ikan dari pulau-pulau kecil. Karena banyak hasil tangkapan di pulau-pulau kecil tidak dapat dijual karena larangan pengangkutan.

"Larangan ini merugikan nelayan yang menggantungkan hidup pada daerah tangkapan di pulau-pulau kecil. Kami minta aturan yang melarang pengangkutan ikan dari pulau-pulau kecil ini segera direvisi,"  tegas Setiawan. 

Sekretaris Dewan DPRD NTB Surya Bahari mengatakan, semua tuntunan para nelayan akan segera ditinjau. Para nelayan siap diterima kembali pada Selasa (21/1/2025).

Menurut Surya semua tuntutan para nelayan akan diserahkan ke Komisi II DPRD NTB untuk dipelajari. Sehingga semua tuntunan para nelayan segera disikapi oleh para wakil rakyat. 

"Ya mana yang disikapi yang ditanggapi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jadi, lami akan siapkan tempat hari Selasa diterima langsung komisi II DPRD NTB," pungkasnya.

(*)

Berita Terkini