Baca tanpa iklan
Sesuai aturan, proyek tahun jamak seperti ini memerlukan persetujuan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) serta nota kesepakatan antara wali kota dan Ketua DPRD Kota Mataram.
“Jadi tahapannya itu pertama kita harus minta persetujuan Kemendagri dulu, karena penganggarannya lebih dari satu tahun anggaran, itu berhubungan juga dengan transfer pusat, itu kita sedang persiapkan,” ucap Lale Widiahning.
Proses pengajuan ini diharapkan dapat selesai tepat waktu sehingga pembangunan bisa segera dimulai tanpa hambatan administratif.
5. Manfaat untuk Pelayanan Publik
Pembangunan kantor baru ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi pelayanan publik di Kota Mataram. Lokasi yang lebih luas dan strategis akan mempermudah masyarakat dalam mengakses layanan pemerintahan.
Selain itu, kantor baru ini dirancang untuk mendukung tata kelola pemerintahan yang modern dan ramah lingkungan, sejalan dengan visi Kota Mataram yang berkelanjutan.
(*)