Ditargetkan, pembangunan TPST dapat dimulai pada akhir tahun 2025. 

"Tahap awal akan dilakukan pembebasan lahan dan desain engineering. Kemudian pada tahun 2026, pembangunan fisik TPST akan dimulai," jelasnya.

Dewanto berharap masyarakat dapat mendukung penuh pembangunan TPST ini.

"Dengan adanya TPST, lingkungan kita akan menjadi lebih bersih dan sehat. Selain itu, pembangunan TPST juga dapat membuka lapangan kerja bagi masyarakat," pungkasnya.

Menanggapi hal ini, di tempat terpisah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lombok Timur mengusulkan alih fungsi lahan sewa yang dilindungi (LSD) menjadi tempat pembuangan sampah terpadu (TPST).

Ketua DPRD Lombok Timur, M. Yusri, mengungkapkan bahwa pihaknya akan berupaya menjalin komunikasi dengan pemerintah daerah dan organisasi perangkat daerah terkait untuk merealisasikan usulan tersebut.

"Saya rasa itu (pengalihan LSD menjadi TPS) bisa saja asal kita punya kemauan bersama," tegas Yusri.

Yusri menyampaikan bahwa DPRD akan segera melakukan kunjungan ke Sembalun untuk memantau langsung kondisi penanganan sampah di wilayah tersebut.

"Nanti kita akan monitor ya ke sana, seperti apa kondisinya," ujarnya.

Yusri menekankan pentingnya menjaga kebersihan di kawasan wisata Sembalun, mengingat wilayah ini merupakan salah satu ikon pariwisata Lombok Timur yang telah mendunia.

"Kita juga malu ya kalau sampai Lombok Timur ini apalagi Sembalun atau geopark kita itu merupakan bagian dari icon kita di Lombok ini yang sudah mendunia ada tumpukan sampah," ungkapnya.

Usulan alih fungsi lahan ini muncul sebagai respons atas viralnya pemberitaan mengenai penumpukan sampah di sejumlah titik di Sembalun, termasuk di jalan utama menuju tempat wisata.

Yusri berharap, dengan adanya solusi ini, masalah sampah di Sembalun dapat segera teratasi dan tidak lagi menjadi sorotan.

"Nanti kita akan upayakan langkah-langkah dengan memanggil OPD terkait seperti LHK, Dinas Perhubungan, hingga Dinas Pariwisata," tutupnya.

(*)