Laporan Wartawan TribunLombok.com, Robby Firmansyah

TRIBUNLOMBOK.COM, MATARAM - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), menanggapi program makan siang bergizi gratis Presiden Prabowo Subianto, yang akan menyerap anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).

Pasalnya pemerintah daerah diwajibkan mengalokasikan sebagian pendapatan asli daerah (PAD) untuk program tersebut, NTB sebagai daerah yang 43 persen APBD berasal dari PAD wajib mengalokasikan 2,5 persen untuk program makan siang bergizi gratis.

Dalam skenario yang disusun Pemerintah Provinsi NTB dalam kurun waktu setahun kurang lebih membutuhkan Rp 62 miliar, secara nasional anggaran makan siang bergizi gratis menelan biaya sebesar Rp 71 triliun.

Wakil Ketua DPRD NTB Yek Agil mengatakan, legislatif bersama eksekutif belum membahas terkait postur anggaran untuk mendukung program tersebut.

"Walaupun kemarin kami mendapatkan informasi terkait angka-angka yang disampaikan, tetapi secara official DPRD belum membahas terkait hal itu," kata Yek Agil, Rabu (16/10/2024).

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengatakan apapun program dari pemerintah pusat harus dikawal dengan baik, dia berharap meskipun nantinya untuk merealisasikan program tersebut ada sharing dana antara pemerintah pusat dan daerah namun tidak menguras PAD.

"Kami berharap tidak menguras PAD, kalau diambil dari provinsi memakai anggaran yang ditransfer dari pusat ke daerah karena kita sadar PAD kita belum baik," katanya.

Yek Agil mengatakan selain program tersebut, masih banyak program lainnya juga yang membutuhkan program yang menelan anggaran besar seperti pendidikan, kesehatan, pertanian maupun yang lainnya.