Pilkada Sumbawa

Paslon Nur-Ramadhan Datangi Warga Pelosok hingga Kota, Tawarkan Tiga Program untuk Membangun KSB

Penulis: Rozi Anwar
Editor: Idham Khalid
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Pasangan calon bupati dan wakil bupati Sumbawa Barat, Nur Yasin dan Sumardhan saat berkampanye.

Laporan Wartawan TribunLombok.com, Rozi Anwar

TRIBUNLOMBOK.COM, SUMBAWA BARAT - Pasangan calon (paslon) bupati dan wakil bupati Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) dari jalur perseorangan, HM Nur Yasin - Sumardhan tidak mengenal lelah untuk berkampanye. 

Di waktu dua bulan yang disiapkan, pasangan Nur-Ramadhan terus memaksimalkan untuk menyapa warga di seluruh kecamatan yang ada di KSB.

Lebih dari 5 titik yang dikunjungi oleh pasangan bernomor urut 3 ini untuk bertemu, mendengar keluh kesah warga dan berbagai aspirasi masyarakat diakomodir termasuk keluhannya selama sepuluh tahun.

"Ada yang dibanggakan namun sebagian besar mengecewakan hati masyarakat KSB, sehingga mayoritas sangat mendambakan kepemimpinan KSB yang pro kepada rakyat," kata Nur Yasin saat dikonfirmasi pada Ahad (6/10/2024).

Nur Yasin sudah mengunjungi beberapa lokasi seperti Sedong, Kiantar, Kokarlian, Sampir, Talonang Baru, Lampok hingga Brang Rea.

"Pasangan Nur-Ramdhan ini memastikan bahwa kehadirannya atas usulan rakyat melalui Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan platform Trisula Unru Konsep Membangun KSB lebih baik. Ada tiga usulan untuk Rakyat Unggul Trisula Unru ini," paparnya.

Pertama adanya transparansi hukum. Pihak Nur-Ramdhan nantinya akan membentuk Perda dan kebijakan yang melibatkan partisipasi publik untuk penyelesaian permasalahan sengketa lahan dan mafia tanah.

Masyarakat nantinya bisa melapor secara terbuka kepada pemerintah atau penegak hukum sehingga menciptakan penegakan hukum yang adil terhadap seluruh elemen masyarakat. 

Selain sengketa lahan, Perda penyelesaian permasalahan penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja dan generasi muda juga akan dibentuk.

Baca juga: Survei PRC Pilkada Sumbawa Barat, Elektabilitas Fud-Aher Tertinggi 

Kedua, Reformasi Birokrasi, maksudnya pengembangan pelayanan publik yang ramah dan cepat, pengawasan dan penempatan pegawai berdasarkan kapasitas dan keahlian, evaluasi kinerja dan penghargaan berdasarkan prestasi peningkatan kompetensi pegawai yang menekankan pada inovasi berkelanjutan dan adaptasi tekhnologi.

 Kemudian yang ketiga, Integrasi Ekonomi, maksudnya pengintegrasian berbagai industri dengan membentuk BUMD terfokus yang membidangi sektor utama seperti pertanian dalam arti luas dan pariwisata, memperkuat infrastruktur transportasi dan logistik untuk memperlancar pergerakan barang dan jasa di dalam dan keluar daerah.

Penciptaan model investasi yang berbasis pada kolaborasi resiko dan keuntungan serta terfokus pada peningkatan profesionalitas masyarakat lokal dan keberlanjutan lingkungan.

"Dan terakhir peningkatan pendidikan yang berorientasi pada kebutuhan pasar kerja dan perkembangan teknologi," tandas Nur Yasin.

(*)

Berita Terkini