Laporan Wartawan TribunLombok.com Rozi Anwar 

TRIBUNLOMBOK.COM, SUMBAWA BARAT - Bupati Sumbawa Barat (KSB) HW Musyafirin melantik Mulyadi menjadi penjabat sekretaris daerah, di aula Graha Fitrah, kantor Bupati Sumbawa Barat, Selasa (24/9/2025).

Pelantikan ini dilakukan untuk mengisi jabatan yang ditinggalkan H. Amar Nurmansyah yang memutuskan maju di Pilkada KSB 2024.

Sementara Mulyadi saat ini sedang memegang jabatan sebagai Kepala BKPSDM Sumbawa Barat. 

Pengangkatan Sekda tersebut berdasarkan surat dari Propinsi NTB Nomor 800.1.3.3/2843/bkd/2024  tanggal 23 September tentang persetujuan pengangkatan penjabat Sekretaris daerah. 

"Kami akan laksanakan tugas sesuai dengan sumpah yang saya ucapkan tadi. Oleh karenanya saya sangat mengharapkan kerjasama dari bapak dan ibu semua, tanpa kerjasama yang baik, tidak akan mungkin bisa melaksanakan tanggungjawab yang diberikan. Mohon saya di ingatkan jika ada kesalahan, mari kita bangun musyawarah mufakat dalam menyelesaikan persoalan yang ada," kata Mulyadi.

Sementara itu, Bupati Sumbawa Barat HW Musyafitin menyampaikan, hari ini adalah hari terakhir dirinya bertugas sebelum masuk masa cuti.

Firin mengungkapkan, walau pejabat yang dilantik tidak definitif, tetapi kewenangan yang dimiliki sama. 

"Yang penting adalah membangun kerjasama yang baik, saling mengingatkan dan saling tegur," kata Firin

Musyafirin juga menegaskan ada tiga hal dalam melaksanakan tugas nantinya. Pertama, terkait dengan KSB yang telah dipilih sebagai calon kabupaten percontohan anti korupsi.

"Ini menjadi fokus bagi kita yang harus kita kawal dan insyAllah pasti bisa. Kalau kita lihat upaya yang telah kita lakukan, menjadi calon saja sudah setengah mati. Karenanya jangan sampai ada pembiaran terkait adanya indikasi-indikasi yang menuju ke korupsi ini harus diperhatikan. Ini harus dikawal bersama," bebernya 

Kedua, saat ini tengah diadakan pemeriksaan BPK yaitu Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT). PDTT ini nantinya bukan saja penyelenggara yang diperiksa, tetapi juga penerima manfaat. Intinya proses ini harus di hadapi, jangan lari dari pemeriksaan. 

"Pemeriksaan yang dilakukan ini lebih banyak kepada kepatuhan, pastikan prosesnya sesuai dengan tujuan tertentu. Jangan sampai kita ini sudah 10 tahun WTP, masuk sebagai Kabupaten/Kota anti korupsi, di akhir kita tidak bagus. Ini yang harus diperhatikan," ujarnya 

Ketiga adalah puncak peringatan Hari Ulang Tahun KSB ke-21 nantinya harus dilaksanakan dengan baik, libatkan semua unsur termasuk multi etnis. 

"Karena saya melihat mereka bangga menjadi warga KSB. Jangan sampai ada isu SARA. Ini yang menjadi tugas kita bersama," tutup Firin.