Baca tanpa iklan
Penggunaan DD dalam hal pengawasan perlu diperketat lagi baik internal di desa maupun inspektorat, sehingga tidak menimbulkan masalah dikemudian hari. Para operator desa kuga diminta untuk lebih rajin menginput semua penggunaan DD melalui Siskeudes
Dikatakan Hasni, selain DD juga menjadi sorotan yakni pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang belum berjalan maksimal. Semestinya itu harus dimanfaatkan dengan baik agar dapat mendatangkan Pendapatan Asli Desa (PADes) yang dapat membantu penganggaran untuk pembangunan di desa dan berdampak bagi masyarakat.
“Silahkan kepada para desa untuk study banding ke desa yang sudah maju BUMDesnya, salah satunya yakni di Desa Kembang Kuning,” jelasnya.
Dalam kegiatan workshop itu juga dihadiri dan diisi oleh Kementeriam Desa PDTT, Direktoral Jendral Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal dan Trasmigrasi. Kementeriam Keuangan Kepala Kanwil Direktoral Jendaral Perbendaharaan NTB, 239 kepala desa, dan Dinas Pemberdayaan dan Masyarakat Desa.
(*)