Anggota DPR Johan Rosihan Tolak Rencana Penggantian Subsidi Pupuk dengan BLT

AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Anggota Komisi IV DPR RI Johan Rosihan. Politisi PKS Johan menilai skema pemberian BLT untuk membeli pupuk akan menyulitkan petani.

TRIBUNLOMBOK.COM - Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan berencana mengganti subsidi pupuk petani dengan Bantuan Langsung Tunai (BLT).

Anggota Komisi IV DPR RI Johan Rosihan mengatakan Luhut tidak melihat realitas persoalan subsidi pupuk yang dialami petani.

Rencana kebijakan ini tidak sesuai dengan tujuan subsidi pupuk yakni agar harga yang beredar di pasar tidak memberatkan petani dalam meningkatkan produksi pertanian.

“Secara tegas saya tidak setuju subsidi pupuk diubah dalam bentuk BLT sebab hal ini akan merugikan petani dan menyebabkan harga pupuk semakin mahal karena subsidi pengadaan dan penyalurannya diubah dalam bentuk BLT," jelas Johan dalam keterangan tertulis, Senin (5/8/2024).

Dia khawatir BLT yang diterima akan tidak fokus untuk tujuan pembelian pupuk dan sangat rentan digunakan untuk keperluan lainnya.

Baca juga: Petani di Lombok Timur Dapat Tambahan Kuota Pupuk Subsidi Dua Kali Lipat

“Akan banyak muncul persoalan baru yang muncul seperti soal ketersediaan pupuk bersubsidi dan juga menyangkut standar BLT nya apakah mengikuti harga pupuk subsidi atau nonsubsidi, jadi jangan sampai malah perusahaan pupuknya yang dapat subsidi bukan petani yang melakukan kegiatan produksi pertanian," ucap politisi PKS ini.

Anggota DPR RI Dapil NTB I ini mengingatkan bahwa untuk mengatasi persoalan kartu tani dalam distribusi pupuk saja.

Pemerintah tidak bisa membuat kebijakan yang memudahkan petani untuk mengakses pupuk bersubsidi.

Jika akan melalui pembelian pupuk dengan e-catalog, maka akan lebih menyulitkan petani sehingga akan tetap menjadi korban.

Johan mengimbau agar pemerintah lebih fokus pada distribusi pupuk bersubsidi yang lebih tepat sasaran kepada petani yang membutuhkan.

Baca juga: Mentan Amran Ancaman Tindak Tegas Mafia Pupuk: Aku Cabut Izinnya

Kemudian bersikap tegas terhadap segala permainan dan penyimpangan di lapangan serta mengatasi terjadinya kelangkaan pupuk subsidi yang selalu terjadi setiap tahun di banyak tempat.

“Saya melihat subsidi harus terus ditingkatkan melalui mekanisme harga jual pupuk bukan melalui BLT, meminta pemerintah agar segera memperbaiki pendataan secara akurat, karena tujuan utama dari subsidi pupuk itu adalah tepat sasaran sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan pemerintah," demikian Johan

Sebelumnya, Luhut pada Selasa (30/7/2024) di Jakarta menyebut rencana skema baru pemberian subsidi pupuk ke petani.

Yakni, petani diberi uang tunai untuk digunakan membeli pupuk melalui e-catalog.

Menurutnya, skema itu lebih baik dibandingkan dengan yang berlaku saat ini.

(*)

Berita Terkini