TRIBUNLOMBOK.COM, MATARAM - Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) memberikan surat tugas kepada sejumlah bakal calon kepala daerah di NTB pada Pilkada 2024.

Ketua DPD PDIP NTB Rachmat Hidayat mewakili DPP menyerahkan surat tugas kepada sejumlah bakal calon.

Antara lain kepada Mohan Roliskana sebagai calon wali kota untuk Pilkada Kota Mataram.

Duet Amar Nurmansyah-Hanifah di Pilkada Sumbawa Barat.

Muhammad Putra Feriyandi sebagai calon bupati di Pilkada Bima.

Baca juga: Duet Rohmi-Firin Dapat Dukungan dari DPP PDIP untuk Pilgub NTB 2024

Ruslan Turmudzi yang juga Wakil Ketua DPD PDIP NTB di Pilkada Lombok Tengah.

Duet Danny Karter Febrianto-Zaky Abdillah di Pilkada Lombok Utara.

Serta, Sahril sebagai bakal calon bupati di Pilkada Sumbawa.

Sekretaris DPD PDIP NTB Hakam Ali Niazi menerangkan, surat tugas yang diberikan pada Kamis (18/7/2024) pekan lalu ini diserahkan kepada calon maupun pasangan calon.

Hakam menyebut surat tugas itu menjadi tahapan awal di internal partai sebelum DPP PDIP mengeluarkan rekomendasi.

Baca juga: RESMI! PDIP Usung Duet Sahril-Sudirman di Pilkada Sumbawa 2024

Pemberian surat tugas adalah bentuk kepercayaan partai pada calon kepala daerah di satu wilayah.

"Surat tugas ini diberikan hanya untuk satu calon kepala daerah di setiap wilayah. Kecuali sudah berpasangan maka, DPP biasanya langsung memberikan surat rekomendasi," kata dia.

Hakam menjelaskan para bakal calon yang telah menerima surat tugas dari DPP itu selanjutnya diminta untuk terus melakukan konsolidasi internal dan membangun komunikasi dengan partai lain.

"Kemudian mereka juga diminta untuk melaksanakan kerja kerakyatan di lapangan," jelas dia.

Ruslan Turmudzi diberi mandat oleh partai untuk maju Pilkada.

"Kepercayaan ini akan saya jadikan bahan untuk saya berjuang untuk merebut parpol koalisi termasuk pasangan calon wakil bupati," ucap anggota DPRD NTB ini.

Sementara Putra Feriyandi mengaku berterima kasih atas dukungan DPP PDI Perjuangan NTB.

"Saya diarahkan untuk nantinya secepat-cepatnya dalam satu Minggu ke depan harus sudah menyerahkan nama calon wakil bupati dan partai koalisi dan partai pengusung," jelas Ketua DPRD Bima itu.

Dae Yandi sapaannya itu menegaskan menyanggupi permintaan itu agar bisa mendapatkan dokumen surat rekomendasi B1KWK.

"Sejauh ini, memang hampir semua partai politik di DPRD kabupaten Bima sudah saya kantongi surat rekomendasi kecuali tersisa empat partai yaitu Gerindra, PKS, dan PPP," jelasnya.

(*)