Laporan Wartawan TribunLombok.com, Robby Firmansyah

TRIBUNLOMBOK.COM, MATARAM - Kantor Kementerian Hukum dan HAM Wilayah Nusa Tenggara Barat menelusuri dugaan pelanggaran keimigrasian seorang pengusaha asal Prancis bernama David Alexandre Guy De Faria yang menjalankan bisnis di Gili Trawangan, Kabupaten Lombok Utara,

Kepala Bidang Perizinan dan Informasi Keimigrasian Divisi Imigrasi Kanwil Kemenkumham NTB, Made Hepi mengatakan, penelusuran ini merupakan tindak lanjut dari adanya laporan masyarakat.

"Jadi, kami akan tindak lanjuti laporan ini dengan mempelajari dahulu bukti pelanggaran keimigrasian yang dilampirkan dalam laporan," kata Made, Rabu (3/7/2024).

Baca juga: Kadiv Administrasi Kemenkumham NTB Ingatkan Bahaya Judi Online

Kemenkumham dalam waktu dekat akan melakukan pemeriksaan terhadap David. Pemeriksaan ini akan berjalan di bawah kendali Kantor Imigrasi Mataram.

"Kami dari kanwil (kantor wilayah) nantinya akan memantau langsung proses pemeriksaan di Kantor Imigrasi Mataram," ujarnya.

Kemenkumham juga membuka ruang bagi pelapor untuk ikut memantau perkembangan penanganan laporan di Kantor Imigrasi Mataram.

"Apabila dalam proses pemeriksaan didapatkan bukti pelanggaran keimigrasian, percayalah, akan kami tindak lanjuti sesuai aturan, pelapor bisa juga ikut memantau perkembangan," kata Made.

Made menyampaikan, untuk sementara pihaknya telah melakukan penelusuran catatan keimigrasian terhadap David selama berada di NTB.

Pada 15 Maret 2023, Kantor Imigrasi Mataram sudah melakukan tindakan administratif keimigrasian terhadap David, yakni pendeportasian ke negara asal Prancis.

Dari catatan Kantor Imigrasi Mataram, David melakukan pelanggaran keimigrasian karena terbukti merangkap jabatan dalam perusahaan PT Carpedien yang bergerak di bidang usaha penginapan di Gili Trawangan.

Tindak lanjut dari temuan tersebut, Kantor Imigrasi Mataram mendeportasi David ke negara asalnya melalui Bandara Ngurah Rai, Bali. Selain deportasi, imigrasi menerapkan penangkalan terhadap David.

Baca juga: Pantau Aktivitas Orang Asing, Imigrasi Mataram Kemenkumham NTB Gelar Operasi Jagratara

Kemudian, untuk keberadaan David yang kini kembali ke Pulau Lombok diketahui pihak imigrasi sudah sesuai prosedur keimigrasian, yakni masa penangkalan terhadap David sudah habis dan tidak lagi berlaku.

"Sesuai aturan yang ada bahwa David tercatat sudah berakhir masa penangkalannya, jadi yang bersangkutan bisa masuk Indonesia melalui pemeriksaan imigrasi manapun," kata Made.

Kali ini, David masuk kembali ke Lombok menggunakan Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) investor dengan penjamin perusahaan dari PT Gili Investor Lombok Indonesia.

"Jadi, bukan lagi menggunakan PT Carpedien, itu perusahaan penjamin lama saat dia dideportasi tahun 2023," kata Made.

Masyarakat yang datang melaporkan David ke Kantor Imigrasi Mataram berasal dari Gabungan Lembaga Swadaya Masyarakat NTB. Sebelum menyerahkan laporan, mereka menggelar orasi di depan Kantor Imigrasi Mataram.

Fathurrahman Lord, seorang perwakilan dari pelapor menyampaikan, data yang terlampir dalam laporan berkaitan dengan dugaan aktivitas bisnis David di Gili Trawangan yang berjalan secara ilegal berupa tempat usaha penginapan milik PT Carpedien.

"Data yang kami sampaikan dalam laporan ini berdasarkan hasil investigasi di lapangan," ujar Lord.

"Pertama, yang sudah kami laporkan dan berproses ke Polda NTB itu berkaitan dengan pengeboran air tanah dan penjualan air hasil pengeboran ke masyarakat. Dia jual dengan harga Rp15.000 per galon," tambahnya.

Baca juga: Gelar Timpora, Kanwil Kemenkumham NTB Perkuat Pengawasan Orang Asing

Kemudian, penjualan minuman beralkohol dengan kadar tinggi di tempat penginapannya. Bisnis penjualan minuman beralkohol itu diduga berjalan tanpa izin.

Rekan dari Lord, yakni Zarlan menambahkan, pihaknya dalam laporan turut mencantumkan adanya bukti pengiriman dan penerimaan uang dalam jumlah ratusan juta hingga satu miliar lebih rupiah ke Blunt Limited yang berkantor di Hongkong.

"Dari hasil temuan kami muncul dugaan kalau David yang juga sebagai direktur utama Blunt Limited ini sengaja membuat perusahaan bodong di Hongkong untuk menghindari pajak di Indonesia. Ini modus pencucian uang, imigrasi harus telusuri persoalan ini," kata Zarlan.

Terakhir, Achmad Sahib yang juga ikut dalam rombongan pelapor menegaskan, pihaknya akan mengawal proses pemeriksaan yang sedang berjalan di Kantor Imigrasi Mataram.

"Akan kami lihat sejauh mana pelanggaran hukum yang dilakukan David. Pada intinya, langkah ini kami tempuh agar iklim investasi di NTB berjalan baik, dan laporan yang berproses ini kami harap bisa sebagai efek jera bagi WNA yang mencoba bermain dengan hukum negara," ucap Sahib.

(*)