TRIBUNLOMBOK.COM, MATARAM - Petahana Bupati Sumbawa Mahmud Abdullah atau Haji Mo menurut rencana bakal berpasangan dengan Ketua DPRD Sumbawa Abdul Rafiq di Pilkada 2024.

Haji Mo adalah Ketua DPD II Golkar Sumbawa sementara Rafiq Ketua DPC PDI Perjuangan (PDIP) Sumbawa.

Namun duet yang bernama Mofiq ini belakangan kandas lantaran terbentur aturan partai.

Wakil Ketua DPD PDIP NTB Ruslan Turmudzi menjelaskan, Pasal 66 Peraturan Partai Nomor 4 Tahun 2019 menyatakan pimpinan DPRD di semua tingkatan tidak diperbolehkan mencalonkan diri sebagai kepala daerah.

Maka, berdasarkan keputusan resmi pada Rapat DPD PDIP NTB Senin (20/5/2024), pihaknya mengajukan nama lain untuk diusung pada Pilkada Sumbawa.

Baca juga: PDIP Usung Pasangan Calon di Pilkada Lombok Tengah dan Sumbawa Barat 2024, Siapa Saja?

"Hasilnya, Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah (Arpusda) Kabupaten Sumbawa, Sahril akan diusung sebagai bakal calon bupati," jelasnya.

Sementara bakal calon Wakil Bupati Sumbawa diserahkan sepenuhnya pada Sahril untuk melakukan penjajakan berikut Parpol koalisi pengusungnya.

"Ternyata Pak Sahril ini dikenal luas publik Sumbawa di akar rumput. Apalagi, dia (Sahril) juga sempat menjadi Kepala Dinas Pendidikan, sehingga kami bersepakat mengusung Pak Sahril di Pilkada Sumbawa menggantikan Pak Rofiq yang oleh DPP diminta fokus untuk menjadi pimpinan DPRD Sumbawa," jelas Ruslan.

Sekretaris DPD PDIP NTB Hakam Ali Niazi menambahkan bahwa pengusungan Sahril juga didasarkan pada pencermatan lapangan sebagai skenario kedua.

"Intinya, karena kami berpengalaman dan sempat menjadi pemenang Pilkada Sumbawa, maka kami tahu dan memahami keinginan masyarakat Sumbawa, sehingga skenario juga sudah kita siapkan," ungkap Hakam.

Baca juga: Bupati Sumbawa Mahmud Abullah Kembalikan Formulir Pendaftaran Pilkada 2024 ke PKB

Dia memastikan pihaknya akan terus melakukan komunikasi politik dengan parpol lainnya dalam rangka menyongsong Pilkada 2024.

Tergetnya, sebelum Agustus 2024, koalisi sudah rampung untuk para bakal calon kepala daerah bisa didaftarkan bersama ke KPU kabupaten/kota.

"Yang pasti PDI Perjuangan terbuka dengan siapapun untuk berkoalisi di Pilkada 2024. Ini karena PDI Perjuangan siap menghadirkan pemimpin yang pro pada rakyat miskin. Selanjutnya, calon kepala daerah itu, memiliki visi memajukan daerahnya," papar Hakam Ali Niazi.

Terpisah, Rafiq mengaku bahwa pihaknya siap melaksanakan hasil keputusan rapat DPD yang diperluas dengan dihadiri jajaranKetua, Sekretaris dan Bendahara Dewan Pimpinan Cabang (DPC) di 10 kabupaten/kota di NTB tersebut.

"Insya Allah, sebagai kader partai saya siap tegak lurus mengamankan keputusan DPD. Selanjutnya memenangkan calon bupati dan wakil bupati Sumbawa yang sudah diputuskan berdasarkan pemetaan dan analisis kewilayahan yang mendalam oleh DPD," tandasnya.

(*)