Baca tanpa iklan
"Infrastrukturnya sudah siap, persoalan kita ini kan tinggal menambah usulan yang kita dengar dari masyarakat, jangan mengambil aliran sungai lagi, tetapi ada juga informasi di utara di atas itu banyak mata air-mata air yang sebenarnya tidak mengganggu." katanya.
"Memang juga tidak sesederhana itu, tentu lewat penelitian lewat pengambilan izin sifat, bocorannya akhirnya kami mengambil
langkah bijak seperti itu, memang ada risiko apa risikonya kami harus mengeluarkan dana paling tidak Rp 4-5 miliar," lanjutnya.
Sharing dana tersebut diperlukan, mengingat pemda tidak bisa memanfaatkan fasilitas pusat dikarenakan sudah masuk injury time atau habis waktu.
Meski demikian, komitmen pemda terus mepanjutkan program yang dinilai baik, demi pemerataan sarana air bersih di Kabupaten Lombok Timur.
"Air ini kan kebutuhan bersama, jangan lihat selatannya tapi mari kita lihat ini kebutuhan kita bersama, itulah sebabnya kita juga Pemda tentu akan mengajukan nanti kepada DPRD, kita kehabisan waktu di pusat maka sharing Lemda juga harus tampil di dalamnya," tutupnya.
Baca juga: Pj Bupati Lombok Timur Minta Masyarakat Dukung Pembangunan SPAM Pantai Selatan
Dilain pihak, Ketua DPRD Lombok Timur, Murnan siap akan menggelontorkan dana untuk mensuport keberlanjutan program SPAM tersebut.
"Ini kan program strategis nasional sebenarnya ini yang kita sukseskan, nah cuman persoalannya kan ini muncul setelah beragai berbagai peristiwanya, keadaan di lapangan, ini yang kita sayangkan memang dari awal harusnya direncanakan jauh sebelumnya dan harus lebih matang perencanaanan," sesalnya.
Namun nasi sudah menjadi bubur, hingga yang bisa dilakukan saat ini program harus tetap berjalan.
"Artinya kalaupun gak terjadi tahun-tahun ini, bisa kita penuhi dan mestinya ini akan menjadi pemikiran kita, apalagi saat-saat ini kan sedang kita merencanakan rencana pembangunan jangka panjang untuk daerah kita untuk 20 tahun ke depan," katanya.
Diungkapkannya, program SPAM nantinya akan menjadi prioritas penganggaran, hingga apapun keadaan pemda bersama dengan DPRD harus siap.
"Kita berikan anggaran yang yang cukup untuk itu. Estimasinya ini yang belum kita lihat, karena ini kan teknisnya dihitung oleh teman-teman OPD," tutupnya.
(*)