Baca tanpa iklan
"Jadi ibuk itu, kalau untuk urusan sosial seperti BPJS ini dia minta kita yang bantu bersama dengan LP2M, ibuk itu kalau meraup suara itu dia kampanye keluar sendiri, jadi urusan sosial kita yang urus bersama BPJS," ungkapnya.
Meski demikian, diakuinya pula banyak dari masyarakat yang lebih mengenal Sura'yah dari ketulusannya, bukan dari upaya meraup suara dengan hadir pada saat Pemilu saja.
"Makannya ibu juga kan punya selogan 'Politik Seharusnya Menjadi Alat Juang untuk Menyehatkan, Mencerdaskan, dan Mensejahterakan Rakyat'. Jadi ibu murni terjun ke politik juga untuk menjamin hak-hak rakyat terpenuhi nantinya," pungkasnya.
Kata LP2M
Di tempat terpisah, Ketua LP2M Badri menyayangkan berita yang mengatakan Sura'yah menjadikan BPJS sebagai sarana kampanye.
Ditegaskannya, yang menginisiasikan penerbitan BPJS itu murni dari pihaknya sendiri.
"Bahkan saya larang ibuk untuk terlibat secara langsung, cuman karena kepeduliannya ini, dia hanya mengarahkan kita ke masyarakat yang memang membutuhkan itu saja," katanya.
Langkahnya tersebut juga dikatakannya sudah berjalan sejak tahun 2022 sebelum masa kampanye berlangsung.
Hasil koordinasi LP2M dengan tim Sura'yah, diketahui di Desa Terara masih banyak masyarakat miskin yang belum menerima haknya.
"Kita temukan fakta bahwa memang ada 10 warga miskin di sana yang namanya belum masuk di DTKS," ungkapnya.
"Jadi keliru kalau kita niat kita membantu disangkut pautkan dengan politik, itu harus di koreksi," tegasnya.
(*)