TRIBUNLOMBOK.COM, MATARAM - Kakanwil Kemenkumham NTB Parlindungan menerima piagam penghargaan (Certificate of Appreciation) dari Konsulat Jenderal Amerika Serikat, Rabu (3/1/2023).

Penghargaan ini diberikan karena berhasil mengamankan pria WN Amerika Serikat berinisial MDP (54), kemudian mendeportasi pria tersebut ke AS.

Selain Kakanwil Kemenkumham NTB Parlindungan, penghargaan juga diberikan bersama Kepala Divisi Keimigrasian Kanwil Kemenkumham NTB Wishnu Daru Fajar.

Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram Pungki Handoyo, Kepala Seksi Inteldakim Putu Agus Eka Putra, Kepala Subseksi Intelijen Keimigrasian Cok Raditya, dan Reza Mulyawan yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Subseksi Penindakan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram.

Baca juga: Tunjang Efektivitas Kinerja, Kanwil Kemenkumham NTB Gelar Uji Sampling Grand Design

Pengamanan MDP bermula dari laporan terkait keberadaan buronan U.S. Marshal di wilayah Lombok Barat.

Kakanwil Kemenkumham NTB Parlindungan memerintahkan petugas Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram Kanwil Kemenkumham NTB untuk segera mengamankan MDP.

Alhasil, MDP berhasil diamankan petugas Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram Kanwil Kemenkumham NTB pada 25 September 2023.

Pada saat itu, MDP juga telah habis izin tinggalnya (overstay) selama 14 hari.

Kemudian dilakukan pendetensian terhadap MDP, sembari melengkapi proses administrasi pendeportasian dan berkoordinasi dengan pihak Konsulat Jenderal Amerika Serikat.

Kemudian tanggal 17 Oktober 2023, MDP berhasil dipulangkan ke negaranya (deportasi) dan diberikan larangan masuk ke wilayah Indonesia (penangkalan), dikarenakan telah melanggar Pasal 75 UU Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.

"Prinsip Imigrasi Indonesia itu sudah jelas dan dituangkan dalam undang-undang, yaitu Selective Policy, dimana hanya orang asing yang bermanfaat yang boleh masuk ke dalam wilayah Indonesia, jadi orang asing yang tidak bermanfaat apalagi bisa membahayakan masyarakat harus segera ditindak agar tidak menimbulkan permasalahan kedepannya," tutur Parlindungan.

Hal ini sejalan dengan arahan Menkumham Yasonna H Laoly bahwa, menjaga keramahan dan menjaga kualitas bagi Wisman memang perlu dikedepankan.

Namun, kita juga harus tetap tegas dalam menegakkan aturan dan hukum di Indonesia.

(*)