TRIBUNLOMBOK.COM. JAKARTA - Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI), Laksamana Yudo Margono mengatakan, pihaknya akan mengerahkan 446.516 prajurit untuk mengamankan pelaksanaan Pemilu 2024.

"Guna mendukung pelaksanaan operasi pengamanan Pemilu, TNI akan mengerahkan personel prajurit TNI sejumlah 446.516 personel," kata Yudo dalam rapat kerja dengan Komisi I DPR RI di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (7/11/2023).

Baca juga: Anwar Usman Disanksi Pemberhentian dari Jabatan Ketua MK, Dilarang Terlibat Perkara Sengketa Pemilu

Yudo menyebut 446.516 prajurit tersebut berasal dari satuan TNI AD, AL, dan AU. "Di mana, total seluruh personel tersebut akan dibagi di seluruh tahapan Pemilu yang sudah disusun dan direncanakan oleh KPU," ujarnya.

Menurutnya, para prajurit tersebut akan tersebar di seluruh wilayah Indonesia dari pusat hingga daerah.

"Jadi sejumlah ini nantinya akan tersebar baik di ibu kota maupun di seluruh wilayah Indonesia yang mana di sana ada satuan-satuan TNI, baik Kodam, Korem, Kodim, kemudian Koarmada, maupun Koopsud, dan juga di pangkalan-pangkalan TNI AL maupun TNI AU," jelas Yudo.

Selain itu, kata Yudo, TNI juga akan menyiapkan serta menyiagakan alutsista dengan jumlah dan jenis sesuai kebutuhan masing-masing yang akan dituangkan dalam rencana operasi pengamanan Pemilu 2024.

"Jadi alutsista yang ada selain untuk pengamanan, nanti juga kita siapkan juga untuk mendukung logistik Pemilu," ucapnya.

Sebab, dia menambahkan logistik tersebut akan didistribusikan hingga ke pulau-pulau terluar di Indonesia. "Karena pasti untuk mendistribusi untuk ke pulau-pulau terluar ini secara rutin setiap Pemilu kita biasanya
dilibatkan," imbuh Yudo.

Laksamana Yudo Margono juga menyatakan dirinya tidak bisa melarang para purnawirawan terlibat dalam kontestasi Pemilu 2024. Hal ini karena para purnawirawan tersebut sudah memiliki hak pilih dan berhak untuk
menentukan pilihan politiknya masing-masing.

"Purnawirawan yang mengikuti partai politik maupun kontestan pilpres, tentu kami tidak bisa melarang itu. Karena memang beliau-beliau sudah punya hak pilih untuk menentukan haknya," kata Yudo.

Di sisi lain lanjutnya, dirinya sebagai TNI aktif dan tak memiliki hak pilih, juga tidak berhak untuk melarang atau mengarahkan para purnawirawan.

Kendati begitu ia yakin para seniornya di TNI sudah paham dan tak akan menarik-narik prajurit aktif untuk memihak di politik.

"Saya yakin semuanya sudah dewasa untuk itu, para senior kami saya yakin sudah dewasa. Dan senior-senior kami saya yakin juga nggak akan mengajak kami yang masih dinas untuk ikut sana ikut sini," kata dia.

"Kami mohon untuk tidak mengajak kami yang netral ini. Karena TNI saya yakin beliau - beliau tahu bahwa kami di pihak yang netral," jelas Yudo.

Sementara itu Dirbinmas Polda Metro Jaya Kombes Badya Wijaya mewanti-wanti kepada masyarakat terutama jemaah masjid berhati-hati dari informasi bohong alias hoaks yang bermunculan jelang Pemilu 2024.

Badya meminta agar masyarakat berperan aktif dalam menyampaikan imbauan khususnya di masjid-masjid agar tak termakan kabar hoaks.

"Dari mesjid memberikan imbauan kepada jamaah dan warga sekitar dalam menghadapi pemilu 2024, harus hati-hati informasi di medsos, banyak hoax dan tipuan," kata Badya.

Dalam acara itu, Badya juga meminta kepada jemaah masjid agar selalu bijak dalam menggunakan media sosial. Di sisi lain, Badya juga mengimbau agar masjid-masjid tidak disusupi identitas politik jelang pesta demokrasi tersebut.

"Bijaklah dalam menggunakan medsos dengan selalu bertabayyun. Dilarang politisasi tempat ibadah, terutama tidak boleh ada atribut parpol apapun di masjid dan tidak boleh ada kampanye," ujarnya.

Badya menambahkan, program tersebut merupakan bentuk silaturahmi polisi bersama masyarakat. Selain itu kegiatan tersebut menjadi bentuk kehadiran langsung polisi di tengah masyarakat.

"Kegiatan Program Satu Jam Mengaji Bersama Polisi merupakan silaturahmi Ditbinmas Polda Metro Jaya dengan warga atau jamaah Masjid Al Jihad," ujarnya.

Utut soroti netralitas TNI

Ketua Fraksi PDIP DPR RI yang juga pimpinan Komisi I Utut Adianto sempat menyoal netralitas Panglima TNI Laksamana Yudo Margono dalam mengawal Pemilu dan Pilpres 2024. Awalnya, Utut merespons paparan Yudo terkait netralitas personel TNI.

"Bapak menyatakan di paparan yang keempat TNI tetap netral. Kalau kebeneran warnanya biru, bukan berarti memihak Pak Giono (Wakil Ketua Komisi I DPR Fraksi Gerindra Sugiono), Pak Giono jasnya biru. Ini kebeneran warna aja," kata Utut di Ruang Rapat Komisi I DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa kemarin.

"Kebeneran juga enggak ada merah, adanya cokelat. Kuning enggak ada ya, oranye enggak ada," imbuhnya.

Utut menyinggung presiden adalah pimpinan tertinggi TNI. Ketua Fraksi PDIP itu menanyakan apakah Yudo sebagai Panglima TNI, akan bersikap menentang presiden jika diberi perintah yang melawan hukum. Hal itu pula yang diingatkan Utut kepada calon Panglima TNI KSAD Jenderal Agus Subiyanto.

"TNI selama ini netral. Panglima TNI bosnya siapa? Presiden. Presiden sebagai panglima tertinggi bilang A, sanggup enggak bapak menolak? Kalau perintah itu melawan hukum? Pak KSAD sudah disuratin (dari Presiden kepada DPR) bakal jadi, menurut yang saya dengar, bakal jadi calon panglima," ujar Utut.

Utut mengusulkan pembentukan panja Netralitas TNI di Komisi I DPR. "Mohon izin kalau kita berkenan saya dari meja pimpinan, saya belum ngomong nih, kebeneran, Ibu Ketua, Pak Riefky (Wakil Ketua Komisi I DPR Fraksi Demokrat Teuku Riefky Harsya), Pak Sugiono, kebeneran satu blok. Beliau (Wakil Ketua Komisi I DPR Fraksi PKS Abdul Kharis Almasyhari) blok satu lagi, saya blok satu lagi," ucap Utut.

"Tetapi kalau memang berkenan untuk menjaga marwah DPR, buatlah Panja Netralitas TNI. Jadi kita sembari di tengah kesibukan kita sebagai caleg kita membuat pengawasan," tandasnya.

Merespons pernyataan Utut, Yudo meyakini Presiden Jokowi tidak akan memberikan perintah yang melanggar hukum. "Ya enggak mungkinlah pak presiden memerintahkan melanggar hukum, kan nggak mungkin," kata Yudo seusai rapat kerja bersama Komisi I DPR. (*)