"Kalau pemerintah pusat menilai anggaran daerah masih banyak, maka akan dilakukan transfer non tunai," jelas Maryono.

Di sisi lain, meski masih banyak SiLPA, APBD di NTB mengalami surplus Rp1,9 triliun, naik Rp406 miliar dari surplus bulan sebelumnya (Agustus 2023).

"Kenaikan surlus APBD ini imbas dari laju pendapatan yang lebih cepat dibandingkan laju belanja," katanya.

Sedangkan dari sisi pendapatan, rasio PAD terhadap Pendapatan Daerah terbesar pada APBD Provinsi yaitu sebesar 47,51 persen.

"PAD ini didominasi dari Pajak kendaraan Bermotor, BBNKB, Pajak Bahan Bakar," ujarnya.

Sedangkan rata-rata rasio transfer pusat terhadap total pendapatan sebesar 75,17 persen.

Rasio terbesar pada APBD Kabupaten Bima sebesar 89,35 persen dan terkecil pada APBD provinsi sebesar 52,49 persen.

"Hal ini menandakan besarnya ketergantungan APBD pada dana pusat," jelasnya.

Kemudian rasio belanja pegawai terhadap total belanja 43,36 persen. Persentase terbesar pada APBD Kota Bima sebesar 55,79 persren. Sedangkan terkecil pada APBD Provinsi sebesar 37,81 persen.

"Belanja gaji dan tunjangan untuk aparatur masih sangat dominan," katanya.

(*)