Laporan Wartawan Tribunlombok.com, Robby Firmansyah

TRIBUNLOMBOK.COM, MATARAM - Tidak hanya akan menata ulang birokrasi, Penjabat Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Lalu Gita Ariadi akan menata ulang keuangan pemerintah provinsi NTB.

Menurutnya, pascagempa bumi dan pandemi Covid-19, kondisi keuangan NTB sedang tidak baik-baik saja.

Terjadinya rerefocusing anggaran untuk penanganan Covid-19 berdampak pada tertundanya pembangunan yang lainnya.

Sehingga di masa jabatan yang singkat ini, dirinya bertekad untuk kembali menyehatkan anggaran pemerintah provinsi NTB.

"Maknanya ketika ekonomi makro bergerak normal, kemudian aktivitas ekonomi masyarakat meningkat, pajak dan lain sebagainya maka gerak pembangunan itu akan menjadi normal," kata Miq Gita, dalam wawancara khusus di Studio Rinjani, Kantor TribunLombok.com, Jumat (29/9/2023).

Untuk mencapai tujuan tersebut, maka harus didukung oleh berbagai unsur. Karenanya NTB mengharapkan kunjungan wisatawan yang tinggi.

Namun harapan tersebut tidak didukung dengan ongkos yang harus dikeluarkan wisatawan domestik maupun mancanegara.

Hal ini disebabkan karena moda transportasi yang ada saat ini ongkosnya dinilai terlalu mahal.

"Sehingga harapan untuk wisatawan berduyun-duyun ke kita belum seindah yang kita bayangkan," kata Miq Gita yang juga Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) NTB itu.

Sehingga proyek pembangunan di NTB harus dipikir secara realistis, termasuk dalam proyeksi anggaran kemudian penggunaan anggaran yang ada saat ini.

"Maka kemiskinan dan persoalan yang tadi berada pada urutan prioritas," kata Miq Gita.

Jumlah kemiskinan di NTB saat ini berdasarkan data Badan Pusat Statistik 13,5 persen dari jumlah penduduk NTB.

Menurut pengamat kebijakan publik Adhar Hakim, jumlah tersebut cukup tinggi.

Maka rencana penyehatan anggaran yang dilakukan Miq Gita menurut Adhar sangat relevan dengan situasi saat ini.

"Saya sepakat dengan pak PJ untuk melakukan penyehatan anggaran," kata Adhar.

Tugas sebagai penjabat gubernur sama dengan gubernur definitif, sehingga keputusan yang diambil harus dipikirkan secara matang untuk mencapai tujuan pembangunan.

Pengentasan kemiskinan, penurunan stunting dan lain sebagainya yang masih menjadi prioritas.

(*)