Laporan wartawan TribunLombok.com, Robby Firmansyah

TRIBUNLOMBOK.COM, MATARAM- Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menggelontorkan Rp 4,6 triliun untuk program prakerja tahun 2023.

Jumlah tersebut jauh lebih besar dari tahun sebelumnya yang hanya Rp 20 triliun. Tahun ini menggunakan skema normal bukan seperti saat pandemi covid-19.

Baca juga: Dibuka! Pendaftaran Kartu Prakerja Gelombang 60, Cek dashboard.prakerja.go.id

Direktur Eksekutif Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja, Denni Puspa Purbasari mengatakan, skema pemberian dalam bentuk bantuan sosial (bansos).

Setiap orang hanya mendapat Rp 1 juta untuk biaya pelatihan dan saat selesai pelatihan akan diberikan insentif Rp 600 ribu selama empat bulan.

"Saat covid tahun 2020 sampai 2022, perorangan diberikan dalam bentuk bansos masing-masing menerima saldo Rp 1 juta untuk membeli pelatihan online apapun dan apabila menyelesaikan pelatihan mendapatkan insentif 600 ribu," kata Denni saat jumpa pers di Mataram, Sabtu (2/9/2023).

Dikatakan Denni, mulai tahun 2023 ini pemberian modal prakerja diterapkan skema normal sehingga setiap penerima mendapatkan Rp 3,5 juta untuk beasiswa pelatihan.

Apabila bisa menyelesaikan pelatihan tersebut, akan mendapatkan insentif sebesar Rp 600 ribu.

Sementara untuk insentif survei akan mendapatkan Rp 100 ribu, sehingga total yang didapatkan Rp 4,2 juta untuk setiap penerima manfaat prakerja.

Ditargetkan anggaran Rp 4,6 triliun tersebut akan diberikan kepada satu juta orang pendaftar prakerja.

Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Provinsi NTB I Gede Putu Aryadi mengatakan, program prakerja ini dihajatkan untuk bisa menambah kemampuan yang dimiliki oleh masyarakat. Terutama angakatan kerja yang saat ini bekerja di sektor informal.

"Di NTB jumlah pekerja kita kebanyakan di sektor informal, ini rentan kalau kita lihat fenomena industri yang sering berubah, kalau tidak didukung peningkatan upskiling kemungkinan untuk bertahan sulit," kata Aryadi.

Aryadi juga berharap, dengan diberlakukannya skema normal ini, lembaga pelatihan lokal dapat diberikan ruang untuk menjadi wadah peningkatan kemampuan angkatan kerja di NTB.

Kehadiran prakerja ini juga diharapkan membuka jalan, bagi warga NTB yang berkeinginan menjadi Pekerja Migran Indonesia (PMI) untuk meningkatkan kemampuan mereka di sektor formal.

"Suport dari kartu prakerja lebih meringankan kita dan juga masyarakat calon PMI kita, tapi harapannya kita bisa rebut sektor formal dengan gaji yang bagus," kata Aryadi.

Dikatakannya, sejak tahun 2020, Disnaker mencatat 325,000 warga NTB mengikuti program prakerja tersebut.

Secara keseluruhan di Indonesia terdapat 17,6 juta warga yang mengikuti prakerja dengan yang bekerja tidak lebih dari sepertiganya. (*)