TRIBUNLOMBOK.COM - Sejumlah nama telah diusulkan untuk menjadi Penjabat Bupati Lombok Timur.

Antara lain Sekda Lombok Timur Juaini Taofik, Asisten II Setda Provinsi NTB Fathul Gani, dan Kepala Dinas Sosial Provinsi NTB Ahsanul Khalik.

Ketua Serikat Tani Islam Indonesia (STII) Kabupaten Lombok Timur Muhammad Faisal Pajri mengungkap indikasi oknum tertentu yang berusaha mengaburkan nilai-nilai Permendagri No. 4 Tahun 2023.

"Bahkan mirisnya ini lebih pada upaya membikin kegaduhan yang mencederai akal sehat," ucapnya kepada TribunLombok.com, Minggu (20/8/2023).

Dia menegaskan, DPRD Lombok Timur dan Gubernur NTB adalah lembaga yang memang dimandatkan Permendagri Nomor 4 Tahun 2023, yang memiliki kewenangan untuk mengusulkan calon Penjabat Bupati.

Baca juga: Diusulkan Dewan dan Gubernur, Ahsanul Khalik Jelaskan Tantangan Jadi PJ Bupati Lombok Timur

Menurutnya, dua lembaga itu bisa saja mengusulkan nama yang berbeda secara demokratis sesuai dengan dasar aturan.

"Jadi biasa saja dan sangat bisa kalau berbeda usulan, karena tidak ada kewajiban secara konstitusi DPRD mengikuti usulan Gubernur atau sebaliknya Gubernur mengikuti usulan DPRD," urainya.

Apalagi, kata Pajri, apabila ada yang membawa narasi dikotomi antara usulan DPRD dengan Gubernur.

"Ini sangat naif dan sesungguhnya lagi-lagi saya katakan sangat jelas arahnya adalah mau bikin gaduh dan bahkan mereka inilah yang mencederai semangat demokrasi yang sedang berjalan," bebernya.

Dia menuding ada pihak yang ingin memecah belah menunggangi isu nama Pj Bupati Lombok Timur.

Baca juga: Daftar Harta Kekayaan 3 Calon Pj Bupati Lombok Timur: Juaini Taofik, Fathul Gani, Ahsanul Khalik

"Saya ingin menegaskan proses perjalanan pengusulan Pj Bupati Lombok Timur bukanlah kompetisi. Melainkan kesempatan untuk saling memacu dalam pembangunan daerah," urai Pajri.

Dia menyebut pergantian kepemimpinan di Lombok Timur semestinya menjadi ajang untuk mempersatukan.

Bukan sebaliknya, yakni aksi dukung-mendukung yang tidak logis.

"Apalagi yang diusulkan ini adalah para ASN yang memahami tugas dan fungsi mereka, dan semua adalah kader terbaik daerah.

"Sehingga siapapun nanti yang diangkat Mendagri maka semua pihak harus memberikan dukungan dan ikut menjaga daerah ini lebih baik dalam menjalankan roda pemerintahan," tutupnya.

(*)