Berikut ini profil Bambang Kristiono atau HBK yang berhasil dirangkum dari berbagai sumber.

Bambang Kristiono atau HBK lahir di Purwakarta pada tanggal 25 Desember 1960.

Bambang Kristiono atau HBK sekolah di Sekolah Dasar (SD) Negeri Cibening II, Purwakarta.

Melanjutkan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di SMP Negeri 1 Campaka, Purwakarta, kemudian melanjutkan Sekolah Menengah Atas (SMA)-nya di SMA Negeri 350 Cikampek, Karawang.

Setelah menamatkan pendidikan SMA-nya, H Bambang Kristiono memutuskan untuk menjadi perwira karir melalui Pendidikan Akademi Militer (Akmil) di Magelang, tamat pada tahun 1985.

Dikutip dari www.fraksigerindra.id, pada Tahun 2000 H Bambang Kristiono memutuskan untuk pensiun dini dari dinas kemiliteran, kemudian memilih jalan hidup sebagai seorang pengusaha.

Untuk membekali dirinya sebagai seorang pengusaha, kemudian H Bambang Kristiono (HBK) melanjutkan pendidikan S1-nya di Sekolah Tinggi Ekonomi I/BMI, Jurusan Manajeman Perusahaan, tamat pada tahun 2001.

Selama meniti karir sebagai seorang Pengusaha H Bambang Kristiono (HBK) berhasil membangun dan mendirikan perusahaan-perusahaan di bidang transportasi, pertambangan, dan perkebunan.

Pada Tahun 2016, H Bambang Kristiono, memulai karir politiknya di Partai Gerindra sebagai Ketua Badan Pengawas dan Disiplin (BPD) Partai Gerindra.

Pada tahun 2019, H Bambang Kristiono (HBK) memutuskan untuk berjuang bersama kader-kader Partai Gerindra yang lain di perhelatan Pileg/Pilpres 2019.

HBK berhasil memperoleh suara terbanyak, mengalahkan caleg-caleg internal Partai Gerindra maupun partai lainnya.

HBK memperoleh suara sebanyak 97.100 dari Dapil NTB II yakni Pulau Lombok.

HBK adalah politikus Indonesia yang menjabat sebagai anggota DPR-RI periode 2019–2024.

Ia mewakili daerah pemilihan Nusa Tenggara Barat II, yang meliputi Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Lombok Utara, dan Kota Mataram.

Bambang merupakan kader Partai Gerakan Indonesia Raya, ia duduk di Komisi I dan dipercaya sebagai Wakil Ketua Komisi I.