Padahal, perbaikan jalan rusak secara umum merupakan kewajiban pemerintah dalam penuhi kebutuhan masyarakat akan infrastruktur yang layak.

"Gubernur telah berbohong kepada rakyat Donggo," ujarnya.

Menurut dia, aksi dari FPR Donggo-Soromandi sudah berjilid-jilid dengan tuntutan yang sama di Kantor Bupati dan DPRD Kabupaten Bima.

Namun hingga hari ini, tak kunjung mendapatkan hasil.

Pada aksi hari ini, kedua pimpinan eksekutif dan legislatif tersebut tidak temui massa secara langsung. Mereka dikabarkan sedang menghadiri agenda di luar daerah.

"Ini sebagai bukti bahwa Bupati Bima tidak ada niat baik untuk perbaikan jalan di Kecamatan Donggo-Soromandi," tegas Ainul.

Tidak hanya itu, Ainul Muwaris juga menyentil sikap Bupati Bima yang tidak merasa malu jika jalan di daerahnya diperbaiki pengusaha dan ditambal sulam oleh warga.

Padahal fakta itu, secara jelas mempertontonkan ketidakmampuan mereka dalam membangun infrastruktur.

Kabag Ops Polres Bima, Kompol Herman menghimbau massa aksi agar tidak melakukan anarkis saat unjuk rasa.

Karena tindakan tersebut dapat merugikan diri sendiri dan orang banyak.

Proses mediasi pun berhasil dilakukan. Polisi mengangkut pendemo bertemu dengan Wakil Bupati Bima di kantor Bupati Bima, untuk menyampaikan aspirasi secara langsung.

Pendemo diangkut menggunakan mobil dalmas Polres Bima. (*)