Laporan Wartawan TribunLombok.com, Lalu Helmi

TRIBUNLOMBOK.COM, MATARAM - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Nusa Tenggara Barat (NTB) di bawah kepemimpinan Zulkieflimansyah - Sitti Rohmi Djalillah dinilai terlalu sering melakukan mutasi pejabat, baik untuk pejabat eselon II, III, hingga IV.

Kenyataan itu, dinilai menjadi salah satu faktor timbulnya sejumlah masalah di OPD lingkup Pemprov NTB.

Dalam pelaksanaannya, pemprov NTB dilihat gemar melakukan bongkar-pasang pejabat.

Kritikan itu dilontarkan anggota DPRD NTB Made Slamet.

Kedua DPC PDIP Kota Mataram itu melihat, hingga tahun terakhir kepemimpinan Zul-Rohmi, pola pengelolaan birokrasi Pemprov NTB yang gemar melakukan mutasi makin tidak sehat.

Baca juga: Partai Demokrat NTB Tagih Janji Kampanye Zul-Rohmi Jelang Turun Takhta

"Kondisi seperti ini memperlihatkan tata kelola pemerintahan birokrasi kita sudah salah,” kata Made Slamet Kamis (9/2/2023) pagi.

Dalam catatan Made Slamet, Zul-Rohmi pernah melakukan mutasi pejabat tiga kali dalam satu bulan.

Ia memberi contoh, ada OPD di pemprov NTB yang pola mutasinya sangat cepat.
Sebaliknya, ada pula OPD yang selama bertahun-tahun tidak pernah diganti.

"Kerja kita ini belum optimal. Kemungkinannya juga, Pak Gubernur kan setiap bulan mengganti pejabat."

"Peternakan 1 tahun empat kali berganti. Ini kan baru lagi yang datang RDP. Yang tetap, tetap saja di sana. Ada OPD lain digusur setiap saat, kan bingung," katanya.

Bongkar-pasang pejabat tersebut diklaim berpengaruh terhadap kinerja.

Hal yang demikian, kata Made Slamet, menjadi salah satu faktor yang menyebabkan timbulnya masalah di NTB.

"Dinas Perindustrian dari dulu itu-itu saja, yang lain kan belum empat bulan sudah diganti."

"Ada lagi yang belum sebulan, kalau ndak salah Pak Hamdi. Ada yang bolak-balik. Mempengaruhi kinerja, bagaimana orang mau bekerja, belum berapa bulan sudah dirombak," bebernya.